Dianggap Tak Penuhi Janji, Jokowi Diminta Ganti Menteri Hanif

Suara.com - Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri menilai sekarang sudah waktunya evaluasi terhadap kinerja para menteri dari Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalal

"Sembilan bulan adalah waktu yang cukup untuk evaluasi kinerja Kabinet Kerja," ujar Ketua Umum Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri Iskandar Zulkarnaen, di Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Siapa menteri yang menurut Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri harus diganti?

Jawaban mereka adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri sebagai lembaga yang selama ini melakukan advokasi masalah tenaga kerja Indonesia pelaut, memiliki banyak catatan tentang Hanif.

"Kami nagih kinerjanya Menaker yang berjanji akan selesaikan masalah TKI pelaut," ujarnya.

Catatan mereka, antara lain janji menyelesaikan masalah TKI pelaut yang sampai sekarang belum jelas.

"Akhir bulan Februari lalu, Menaker terima pengurus FSPILN dan berjanji akan selesaikan masalah TKI pelaut," kata Iskandar.

Yang kedua mengenai janji Menaker yang akan menyusun regulasi tentang pelaut yang kelak akan menjadi payung hukum TKI pelaut, faktanya belum terealisasi.

"Padahal, masalah TKI pelaut merupakan masalah kemanusiaan. Disana Negara wajib hadir karena hal tersebut merupakan mandat Konstitusi," katanya.

Dan yang ketiga, Menaker akan melakukan moratorium anak buah kapal untuk kapal ikan, mengingat kasus ABK paling rawan, bahkan, Hanif tegas mengatakan pengiriman TKI ABK kapal ikan akan diberhentikan.

"Faktanya, sampai saat ini Menaker belum lakukan janji untuk memblack list perusahaan yang tak taat aturan. Padahal ada datanya," katanya.

Dari beberapa catatan tersebut, forum tersebut meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk mencopot Menaker dan diganti dengan tokoh sosok yang lebih sesuai di bidangnya.

"Jangan sampai visi misi Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak dapat terwujud hanya karena menteri-menterinya tidak bisa menjalankan mandatnya," katanya.