Suara.com - Penyelidikan skandal dugaan gratifikasi yang menyeret nama Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak mandek di tengah jalan menyusul pencopotan wakil PM dan sejumlah menteri di kabinet pemerintah negeri tersebut, hari Selasa (28/7/2015).
Dugaan gratifikasi dari perusahaan investasi milik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) bernilai 700 juta Dolar yang mengalir ke sejumlah rekening Najib jadi tantangan terbesar yang dihadapinya sejak duduk di kursi Perdana Menteri tahun 2009 silam. Skandal ini juga dipandang dapat mengancam kedudukannya di Partai United Malays National Organisation(UMNO).
Najib membantah mengambil uang untuk keuntungannya sendiri. Sebaliknya, ia justru menuding skandal dugaan korupsi ini merupakan bagian dari kampanye gelap untuk melengserkannya dari jabatannya.
Najib mencopot wakilnya, Muhyiddin Yassin pada hari Selasa karena meminta Najib menjelaskan skandal 1MDB kepada rakyat. Seperti diketahui, 1MDB memiliki utang sebesar lebih dari 11 miliar Dolar dan kini sedang diselidiki terkait kemungkinan adanya kesalahan pengelolaan keuangan dan gratifikasi. Muhyiddin digantikan oleh Ahmad Zahid Hamidi yang ditunjuk oleh Najib.
Orang yang bertanggung jawab memegang penyelidikan parlemen atas 1MDB, Ketua Public Accounts Committe (PAC) Nur Jazlan Mohamed, ditunjuk sebagai wakil menteri dalam negeri yang baru. Menyusul penunjukkan tersebut, Jazlan mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatan ketua komite PAC penyidik skandal tersebut, karena anggota PAC tidak diperkenankan menjabat pula di kabinet.
"Seluruh persidangan yang sudah dijadwalkan untuk diselenggarakan pada bulan Agustus, termasuk 1MDB, akan dihentikan sampai jajaran PAC yang baru diumumkan di sidang Dewan Rakyat," kata Jazlan.
Seorang anggota PAC yang berasal dari kubu oposisi, Tan Seng Giaw, mengatakan, seharusnya komite tersebut tetap menjalankan penyelidikan sesuai dengan peraturan parlemen. (Reuters)
