Ini Alasan Industri Galangan Kapal Indonesia Lemah

Pebriansyah Ariefana

Rabu, 26 Agustus 2015 | 14:21 WIB
Ini Alasan Industri Galangan Kapal Indonesia Lemah
Ilustrasi galangan kapal. (Shutterstock)

Suara.com - Analis industri matirim, Kaharuddin Djenod menelisik penyebab lemahnya industri perkapalan atau galangan kapal di Indonesia. Menurut dia itu bermula dari aturan pemerintah.

CEO perusahaan desain kapal swasta pertama di Indonesia Terafulk Megantara itu mengatakan pemerintah pengeluarkan aturan salah dengan menggrtiskan bea masuk atau pajak impor kapal laut. Sementara impor komponen untuk membuat kapal di dalam negeri mendapatkan pajak berlapis. Mulai dari bea masuk sampai pajak penambahan nilai.

"Peraturan pemerintah yang tidak berpihak kepada industri galangan kapal," jelas Kaharuddin saat berbincang dengan suara.com di kawasan Thamrin Jakarta belum lama ini.

Kahar menghitung dengan harga suku cadang yang mahal, maka beban produksi kapal di galangan dalam negeri sulit bersaing. Sebab rata-rata harga kapal buatan Indonesia lebih mahal 15 persen dari produksi kapal dari luar negeri.

"Banyak pajak. Dari situ saja kita sudah tidak bisa bersaing dengan galangan luar. Jadi harga kapal yang dibuat di Indonesia itu 15 persen lebih mahal," katanya.

Momentum janji Presiden Joko Widodo ingin manjadika Indonesia poros maritim dan membuat tol laut, dia optimis. Namun pemerintah harus lebih dulu memperdayakan 200-an galangan kapal di Indonesia yang tidak semuanya berproduksi.

"Jadi di Indonesia ada 200 galangan kapal, itu boleh dikatakan 90 persen lebih hidup dari maintenance kapal. Yang membangun kapal baru, kebanyakan dari proyek-proyek pemerintah. Baik dari AL, Dephub, Pertamina, Basarnas. Secara pasar hanya terbatas," kata dia.

Kalau pun galangan kapal membangun kapal laut, itu nya sebatas kapal speed boad atau kapal kecil. "Kalau saya sebut hanya membangun kapal generik. Ibarat kata, itu kapal standar dan murah," katanya.

"Makanya banyak dilema di Indonesia, ketika di negara lain melihat industi kelautan itu industri prioritas, maka menjadi perangkat hukum melindungi industri galangan kapal. Di indonesia tidak. kita masih melihat industri maritim itu masih sama kayak industri-industri di darat," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Rakor Perdana, Rizal Ramli Bahas Sektor Pariwisata

Rakor Perdana, Rizal Ramli Bahas Sektor Pariwisata

News | Selasa, 18 Agustus 2015 | 21:40 WIB

Kementerian Beli Barang Impor, Menko Maritim Layangkan Teguran

Kementerian Beli Barang Impor, Menko Maritim Layangkan Teguran

Bisnis | Minggu, 09 Agustus 2015 | 03:13 WIB

Menperin Optimis Bisnis Galangan Kapal Meningkat

Menperin Optimis Bisnis Galangan Kapal Meningkat

Bisnis | Senin, 03 Agustus 2015 | 22:00 WIB

Pengembangan Industri Galangan Kapal

Pengembangan Industri Galangan Kapal

Foto | Selasa, 30 Juni 2015 | 13:41 WIB

Presiden Dorong Industri Galangan Kapal

Presiden Dorong Industri Galangan Kapal

Foto | Senin, 29 Juni 2015 | 18:18 WIB

Kerja Sama Maritim Indonesia-Cina Perlu Senantiasa Dikontrol

Kerja Sama Maritim Indonesia-Cina Perlu Senantiasa Dikontrol

News | Sabtu, 23 Mei 2015 | 04:33 WIB

Sesumbar Soal Poros Maritim, Jokowi Diminta Bangun Industri Kapal

Sesumbar Soal Poros Maritim, Jokowi Diminta Bangun Industri Kapal

News | Senin, 11 Mei 2015 | 01:58 WIB

Pesawat Intai Maritim

Pesawat Intai Maritim

Foto | Rabu, 06 Mei 2015 | 15:00 WIB

RI Kampanye Produk Seafood Bebas IUU Fishing di Eropa

RI Kampanye Produk Seafood Bebas IUU Fishing di Eropa

News | Rabu, 22 April 2015 | 03:05 WIB

Presiden Jokowi Berharap Riset Bisa Atasi Masalah Transportasi

Presiden Jokowi Berharap Riset Bisa Atasi Masalah Transportasi

Tekno | Senin, 13 April 2015 | 15:07 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:27 WIB

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:24 WIB

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB