Kerja Sama Maritim Indonesia-Cina Perlu Senantiasa Dikontrol

Suara.com - Kerja sama di bidang kemaritiman antara Indonesia dengan Cina, dinilai memerlukan kontrol agar tetap menjaga kedaulatan negara. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno.

"Bentuk hubungan diplomatik, serta kerja samanya (Indonesia-Cina), tidak perlu berlebihan. Biasa saja," kata Arif, saat memaparkan materi bertema "Peluang Kerja Sama Kemaritiman di Kawasan Asia Afrika", dalam Lokakarya Forum Komunikasi Kelitbangan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (22/5/2015).

Indonesia, kata Arif pula, selama ini memiliki politik bebas aktif. Hal itu menurutnya tidak hanya masuk di ranah diplomasi, melainkan juga harus masuk dalam berbagai pertimbangan sejumlah program nasional.

Menurut Arif, kendati pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pada penguatan kemaritiman, maksimalisasi pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman misalnya pelabuhan, tidak perlu mengandalkan negara lain. Cina sendiri menurutnya, pernah membantu proyek reklamasi untuk pembangunan pelabuhan di Sri Lanka senilai USD1,43 miliar dolar. Namun akhirnya sepertiga pelabuhan itu malah digunakan untuk pelabuhan kapal-kapal perang Cina.

Dengan contoh kasus tersebut, Arif mengaku bermaksud mengingatkan, agar kedaulatan negara tetap diutamakan dalam kerja sama di sektor maritim. Termasuk misalnya dalam rencana pembangunan 24 pelabuhan inti sebagai Tol Laut, seperti yang akan dimulai di Sorong, Papua Barat.

"Apalagi kita kan sudah memiliki pengalaman Freeport. Tentu kita tidak ingin itu terulang lagi," tuturnya.

Selain itu, menurut Arif lagi, Cina sendiri sejak lama memiliki misi untuk mengontrol lalu lintas di Samudera Hindia, selain juga menguasai Laut Cina Selatan. Makanya salah satu caranya diyakini adalah dengan memiliki pangkalan-pangkalan atau pelabuhan di negara lain di Asia-Pasifik.

Yang jelas, menurut Arif pula, meskipun pembangunan maritim membutuhkan kerja sama dengan investor asing, namun persentase terbesar jangan sampai malah dikuasai investor asing.

"Ya, kalau bisa kita bangun sendiri, kenapa tidak," tandasnya. [Antara]