Jokowi Perintahkan Perusahaan Pembakar Lahan Ditindak Tegas

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang membakar lahan sehingga menyebabkan kabut asap di enam provinsi.

"Sudah saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya, untuk perusahaan yang tidak mematuhi," ujar Presiden Jokowi, saat meninjau kebakaran hutan di Dusun Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (6/9/2015).

Presiden juga mengingatkan kepada seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri dan semua yang terkait, bahwa tindakan yang terbaik adalah tindakan preventif. Sedangkan mengenai perusahaan yang tidak mematuhi untuk tak membakar lahan, diminta untuk bertanggung jawab.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sudah tidak sekali dua kali pihaknya menyampaikan peringatan kepada sejumlah perusahaan perkebunan yang membakar lahannya.

"Karena para perusahaan perkebunan tersebut sebetulnya juga harus bertanggung jawab terhadap kanan-kirinya, terhadap hak yang sudah diberikan pemerintah kepada mereka," ujar Jokowi.

"Sudah saya sampaikan ke Kemenhut. Kalau iya cabut, cabut (izinnya). Kalau ada pidananya, nanti diproses di Kapolri," ujar Jokowi lagi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan bahwa dirinya telah menggerakkan orang untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi kebakaran sejak April 2015 lalu.

"Jangan sudah kebakaran luas, ini menjadi sulit. Jadi tadi saya sampaikan, saya tidak ingin lagi bicara masalah penyebabnya apa, solusinya apa. Semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujar Jokowi.

Meskipun begitu, saat ini, Jokowi meminta untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran lahan di lapangan. Sementara untuk tahun depan, pencegahan harus dinomorsatukan.

Sementara itu, Bupati OKI, Iskandar menyatakan, jika tahun lalu lahan yang terbakar adalah sebanyak 8.000 ha, sekarang hanya ada sekitar 1.000 ha.

"Tetapi 1.000 ha kalau sudah seperti ini, penanganannya sangat sulit," ujar Jokowi pula mengomentari. [Antara]