Wali Kota-Bupati se-Indonesia Tolak Pembubaran IPDN

Suara.com - Sejumlah wali kota dan bupati di Indonesia tidak sepakat dengan wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN/STPD).

"Membereskan rumah itu tidak perlu harus membongkarnya dan membangunnya lagi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membersihkan tapi tidak dengan membongkar," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, alumni IPDN atau STPDN yang sudah banyak berkarir di pemerintahan adalah bukti jika mereka semua adalah pelayan masyarakat yang handal.

Bima mengaku dalam memajukan dan membangun Kota Bogor banyak dibantu oleh lulusan STPDN dan karenanya dia berterima kasih atas semua upaya yang dilakukan itu.

"Sangat membantu, mereka semua adalah orang-orang yang loyal. Dalam artian loyal pada pimpinan dan loyal pada rakyat. Pimpinan yang selalu memikirkan masyarakat itu diimplementasikan oleh keahlian dari para pejabat yang lulusan STPDN ini," katanya.

Hal serupa diungkapkan oleh Wali Kota Singkawang Awang Ishak yang menyatakan jika pernyataan yang dilontarkan oleh Ahok adalah pernyataan yang hanya ingin membuat perbedaan saja.

"Saya heran juga kenapa bisa ada usulan seperti itu. Alumni STPDN itu banyak berbuat dan banyak membantu tugas-tugas pemerintahan karena mereka memang ahlinya," katanya.

Awang mengatakan, setiap bidang di dunia ini ada ahlinya. Dalam menjalankan organisasi pemerintahan, membutuhkan orang-orang yang ahli dalam pelayanan administrasi dan itu dimiliki oleh lulusan STPDN.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan harus diurus oleh ahlinya yakni orang-orang yang memang punya latar belakang atau disiplin ilmu kesehatan seperti dokter, perawat dan bidan.

"Yang mau saya sampaikan, semua ada ahlinya dan berikanlah kepercayaan kepada ahlinya itu. Untuk administrasi dan tata kelola pemerintahan harusnya memang diisi oleh yang ahli pada bidangnya dan jangan menempatkan orang kesehatan seperti dokter dan lainnya," katanya.

Sementara Bupati Lampung Utara Agung Ilmu juga mempunyai pandangan yang sama mengenai lulusan dari IPDN tersebut. Menurutnya, mereka harus diberdayakan dan diberikan kesempatan.

"Orang-orang yang menempuh pendidikan di STPDN itu semuanya terpilih melalui proses penjaringan yang ketat dan dididik dengan ilmu pemerintahan serta tata kelola administrasi," katanya.

Agung mengaku, banyak alumni STPDN diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk melayani masyarakat. Mulai dari pelayanan tingkat kelurahan, kecamatan, bagian, badan maupun SKPD dijalankan oleh alumni STPDN. (Antara)