- KPK memeriksa mantan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait penukaran valas dari dugaan hasil tindak pidana korupsi pada Selasa, 5 Mei 2026.
- Pemeriksaan tersebut bertujuan menelusuri aset terkait kasus dugaan benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- Fadia Arafiq telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak Maret 2026.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal penukaran valas dari uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq.
Hal itu dilakukan KPK melalui pemeriksaan terhadap Fadia yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan pada Selasa (5/5/2026).
"Penyidik melakukan pemeriksaan berkaitan dengan penelusuran aset, khususnya terkait dengan penukaran-penukaran valas yang dilakukan oleh tersangka saudara FAR selaku mantan Bupati Pekalongan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).
"Di mana uang-uang yang ditukarkan tersebut diduga terkait dengan perkara ini," tambah Budi.
Diketahui, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2026.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak 4 sampai dengan 23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” tegas Asep.
Fadia disangkakan dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).