Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengaku nombok saat melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Agendanya sedianya 31 Agustus-2 September 2015 untuk menghadiri agenda sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union di New York, Amerika Serikat, namun ternyata waktunya melebihi jadwal yang sudah direncanakan.
"Selama kita tunggu jadwal di Washington, kita pakai biaya sendiri. Saya nombok dari tanggal 3- 9 (September)," kata Fadli di DPR, Senin (14/9/2015).
Namun, Fadli mengaku tidak menyoalnya karena demi kepentingan bangsa, apalagi saat ini kondisi perekonomian Indonesia tengah lesu.
Fadli mengatakan agenda kunjungan ke Amerika menjadi salah satu cara menarik investor ke Indonesia.
Fadli mengakui sejumlah koleganya turut dalam perjalanan ke Amerika. Tapi, katanya, kolega memakai duit pribadi.
"Membawa istri dan anak, itu dibiayai sendiri. Tidak melalui APBN," ujar Fadli.
Fadli mengatakan semua anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPR akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar tidak ada uang negara yang menyimpang.
Setelah perjalanannya ke Amerika dipermasalahkan, Fadli balik mempertanyakan bagaimana dengan perjalanan dinas Presiden atau menteri ke luar negeri?
"Biar fair, seharusnya awasi juga dong eksekutif. Presiden juga kan kadang bawa istrinya. Berapa biaya rombongan Presiden, tim advance-nya. Bandingkan dengan DPR," ujarnya.
Rombongan pimpinan DPR yang ke Amerika yaitu Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (Golkar), Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya (Golkar), Wakil Ketua Komisi V Michael Watimena (Demokrat), dan anggota BKSAP Julari Batubara (PDI Perjuangan).
Fadli dan rombongan pimpinan DPR pergi ke Amerika Serikat sejatinya untuk menghadiri sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union di New York.
Di sela acara kenegaraan, pimpinan DPR bertemu Donald Trump di acara sumpah kesetiaan calon presiden dari Partai Republik pada Kamis (3/9/2015) waktu setempat.
Pertemuan tersebut dikecam banyak kalangan. Sejumlah anggota dewan pun melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena pimpinan DPR dinilai melanggar etika dewan.
