Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan kabar upaya pembebasan dua WNI yang disandera kelompok bersenjata di Papua Nugini (PNG).
Usai menggelar rapat koordinasi, diantaranya dengan Menlu, Kepala Bin, Kapolri, Luhut menyatakan belum bisa mengambil keputusan soal langkah pembebasan dua WNI tersebut.
"Semua informasi, atau intelijen kami di-share, diberitakan tapi langkah-langkah lain saya tidak bisa buka sama Anda. Dan kita menunggu satu, dua jam ini apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Papua Nugini," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu(16/9/2015).
Menurutnya, tenggat waktu dua jam tersebut ditunggu untuk melihat perkembangan dari penanangan pihak Papua Nugini terhadap WNI.
"Yang perlu kami tegasakan bahwa hubungan bilateral kita dengan PNG sangat baik. Oleh karena itu kita sangat menghormati langkah-langkah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah PNG," tambah Luhut.
Menurutnya, meski dalam posisi menunggu, Indonesia tetap aktif di bawah koordinasi Papua Nugini berkaitan dengan operasi penyelamatan.
"Dari Pemerintah Indonesia kita siap melakukan langkah-langkah apapun, tetapi dalam tetap koordinasi dari pemerintahan PNG," tutupnya.
Dua WNI yang disandera, yakni Sudirman (28) dan Badar (20). Mereka bekerja sebagai penebang di perusahaan penebangan kayu di Skofro, distrik Keerom, Papua.
Keduanya disandera setelah terjadi insiden penembakan di Skouwtiau. Peristiwa ini juga memakan korban seorang warga negara Indonesia lainnya yang bernama Kuba. Hingga kini, Kuba masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah menolak bernegosiasi dengan para penyandera yang dikabarkan meminta barter tahanan.
