Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat dan rekan-rekan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap mengadukan sejumlah perusahaan yang disinyalir terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan bencana asap ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jumat (18/9/2015).
Selain mengadukan ke Komnas HAM, kata Ade, saat ini DPRD Riau sedang menggalang kekuatan untuk mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan masyarakat Riau yang sudah tak tahan dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan.
"Kita sedang menggalang beberapa fraksi untuk menanyakan secara formal kepada gubernur terkait kondisi darurat Riau sekarang. Ini harus ada perencanaan agar tidak terjadi berulang-ulang," kata Hartati di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat.
Hartati mengingatkan bencana asap sudah banyak memakan korban. Menurut data terakhir Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap tahun ini jumlah warga yang menderita infeksi saluran pernafasan atas mencapai 43.386 jiwa. Bahkan, ada yang meninggal dunia.
"Korban kesehatan ada, korban nyawa, kemudian secara ekonomi berdampak luas, karena masyarakat menengah sudah tidak bisa beraktifitas di luar rumah, kita minta ketegasan Gubernur," katanya.
Pengaduan Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap ke Komnas HAM sekaligus untuk mengingatkan bahwa bencana asap di Riau bukan lagi bencana daerah, melainkan bencana nasional.
"Inilah maksud saya datang ke Jakarta, ini bukan lagi bencana dalam skala lokal tapi nasional. Penyelesaian ini harus terintegrasi di pusat," katanya.
Anggota Komnas HAM Sandra Moniaga menegaskan untuk menyelesaikan bencana asap dan penyebabnya, pemerintah harus menyelidikinya.
"Mata rantai pembakaran ini harus diselidiki, kita harapkan semua pihak bekerjasama selamatkan kelompok rentan, matikan api, kemudian pulihkan ekosistem," kata Sandra.
Berdasarkan pantuan Satelit NASA di Riau, tercatat dari Januari sampai September 2015, titik api paling banyak terjadi di bulan Juli sebanyak 2.085 titik.
