Suara.com - Kasus rekening gendut 1Malaysia Investasi Bhd (1MDB) Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak berbuntut pada adanya mosi tak percaya dengan kinerja kepolisian Malaysia. Polisi dituduh digunakan sebagai alat kekuasaan oleh Najib.
Tuduhan itu disampaikan politisi partai oposisi pemerintah, Partai Islam SeMalaysia (PAS) Mahfuz Omar. Sebab polisi menangkap pemimpin akar rumput Partai UMNO Khairuddin Abu Hassan atas tuduhan mencoba untuk merusak demokrasi.
Penangkapan Khairuddin Abu Hassan ini disusul dengan dikeluarkannya pencegahan berpergian ke luar negeri, terutama ke New York. Di New York, Khairuddin berencana untuk mendesak pemerintah AS untuk menyelidiki transfer uang ke rekening pribadi Najib.
Hanya saja, pejabat kepolisian Malaysia, Inspektur Jenderal Polisi Khalid Abu Bakar membantah tuduhan itu. Dia menyebutkan polisi netral dalam mengungkap skandal 1MDB Najib.
"Mahfuz harus tahu bahwa penyelidikan 1MDB sedang dilakukan oleh polisi, Komisi Anti Korupsi Malaysia, Bank Negara dan Chambers Jaksa Agung. Dia juga harus menyadari bahwa penyelidikan masih berlangsung dan semua instansi yang terlibat masih melaksanakan tanggung jawab mereka," kata Khalid, Minggu (20/9/2015).
Sebelumnya, Biro penyelidikan federal Amerika Serikat, FBI membuka penyelidikan kasus pencucian uang yang terkait skandal yang melibatkan Najib itu. Ini dikatakan sumber yang dekat dengan penanganan kasus itu seperti dilansir WSJ.
FBI melibatkan diri karena skandal 1Malaysia Development Bhd ini diyakini melibatkan ruang lingkup internasional. Sebelumnya, penyelidikan pemerintah Malaysia menemukan bahwa hampir 700 juta dolar Amerika Serikat bergerak melalui bank, lembaga dan perusahaan terkait dengan 1MDB. Ini disetorkan ke rekening bank swasta yang diduga milik Najib pada tahun 2013.
Sumber uang itu tidak jelas. Sementara penyelidikan pemerintah Malaysia belum rinci apa yang terjadi pada dana yang diduga masuk ke rekening pribadi Najib. Tubuh antikorupsi Malaysia pada bulan Agustus mengatakan dana itu sumbangan dari Timur Tengah. Najib telah membantah melakukan kesalahan dan membantah mengambil uang untuk kepentingan pribadi. (straitstimes)
