Siapa yang Bikin Draf Revisi UU KPK?

Suara.com - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PAN Muslim Ayub mempertanyakan siapa yang membuat draf RUU tentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Usulan revisi tersebut sudah masuk dalam Baleg dan sudah disetujui sejumlah fraksi.

"Ini kan ada lambang ada logo Presiden RI (di kop draf revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK)," kata Muslim di DPR, Rabu (7/10/2015).

Seperti diketahui, revisi UU KPK sesungguhnya masuk dalam Prolegnas 2016 dan menjadi inisiatif pemerintah, tetapi sekarang diusulkan masuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR.

Muslim mengaku tidak ikut menandatangani persetujuan revisi UU KPK pada waktu rapat Baleg pada Selasa (6/10/2015).

"Ini drafnya bukan dari kita (DPR), tapi dari pemerintah. Kita hanya pengusul revisi itu," ujar dia.

Seingatnya, revisi UU KPK didorong pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Namun, katanya, ketika itu tidak ada kelanjutannya.

"Itu kan karena banyak protes sehingga tidak dibahas, jadi tidak diusulkan oleh pemerintah," kata Ayub.

"Presiden ini kan kalau sudah ada yang protes dia buang badan," tambahnya.

Dalam rapat Baleg kemarin, enam fraksi: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura menyetujui revisi ini masuk Prolegnas Prioritas 2015.

Meski demikian, sampai sekarang keputusan tersebut belum final dan akan dibahas Senin pekan depan.

Salah satu inisiator revisi UU KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan tadinya revisi merupakan usulan pemerintah tetapi kemudian ditarik menjadi inisiatif DPR agar pembahasannya lebih cepat.

"Tadinya ini kan usul pemerintah, tapi kan kalau (usul) DPR akan lebih mudah," ujar Masinton.

Menurut Masinton secara umum draf revisi usulan anggota DPR sama dengan yang dibuat pemerintah. Menurut dia, revisi bertujuan untuk mereposisi dan mereformulasi fungsi-fungsi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

"Ya, yang sekarang sama, tapi kita dalami. Tidak sama persis, kita sesuaikan," ujarnya.

Juni 2015, draft revisi UU KPK masuk Prolegnas Prioritas 2015 yang diputuskan melalui rapat Baleg bersama Menteri Yasonna.

Saat itu, Yasonna menilai RUU KPK perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2015 karena UU yang berlaku saat ini dapat menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"(UU KPK) Perlu dilakukan peninjauan kembali seperti penyadapan yang tidak melanggar HAM, dibentuk dewan pengawas, pelaksanaan tugas pimpinan, dan sistem kolektif kolegial," ujar Yasonna di DPR, Selasa (16/6/2015).

Pada perkembangannya, revisi UU KPK mendapat resistensi dari masyarakat hingga akhirnya tidak dilanjutkan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno ketika itu mengatakan Presiden Joko Widodo tidak berniat merevisi UU KPK.

Presiden ingin memfokuskan untuk revisi UU KUHP dan KUHAP yang memang sudah menjadi agenda sejak lama.

"Jadi Bapak Presiden itu tidak ada niatan untuk merevisi UU KPK," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).

Tetapi setelah itu, revisi UU KPK muncul lagi.