Suara.com - Fraksi Gerindra belum menyikapi RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan revisi jangan sampai malah melemahkan KPK.
"Intinya, kalau penguatan itu bagus. Kita beri perkuatan. Kalau begitu UU KPK pasti dukung. Instruksi Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto) jelas tidak boleh melemahkan (KPK)," kata Edhy di DPR, Rabu (7/10/2015).
Salah satu pasal dalam revisi UU KPK yang diusulkan sejumlah anggota DPR, menyebutkan KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan daya hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pasal 4 yang diusulkan tersebut berbeda dengan UU Nomor 30/2002 tentang KPK yang berlaku sekarang yang menyebutkan KPK berfungsi sebagai pemberantas korupsi.
Tapi menurut Edhy pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan satu rangkaian.
"Yang paling utama memang pencegahan, tapi kalau tidak berhasil ya pemberantasan. Pencegahan memang harus prioritas. Tapi dua elemen itu jangan dipisahkan. bukan berarti pemberantasan dikurangi," ujar dia. "Gerindra tegas, penguatan, kuncinya."
Sejumlah usulan anggota DPR dalam revisi UU KPK menuai kecaman karena dianggap memutilasi kewenangan KPK.
Di antaranya, usulan pembatasan usia KPK selama 12 tahun yang tertuang dalam Pasal 5 RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK yang dibagikan kepada anggota Badan Legislasi DPR dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (6/10/2015).
Dalam draft revisi juga disebutkan, KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan dengan izin ketua pengadilan negeri. KPK juga hanya dapat mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp50 miliar dan tidak boleh melakukan penuntutan.
Revisi UU KPK sesungguhnya masuk dalam Prolegnas 2016 dan menjadi inisiatif pemerintah, tetapi sekarang diusulkan masuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR.
Fraksi yang mengusulkan agar revisi UU KPK masuk Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB.
