Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan sinyal ketidaksetujuan berkaitan dengan program bela negara yang diusulkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Dia menyebut program ini sebetulnya bukan hal yang baru darn perlu dilihat mendalam soal tujuan dan anggarannya.
"Saya kira ini bukan ide baru, ini sudah lama. Salah satu kendala dari bela negara itu bagamana dengan anggaran dan tujuan seperti apa, kurikulum seperti apa, jangan hanya sekedar mencuatkan ide," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Menurutnya, ketimbang program bela negara, pemerintah lebih baik memfokuskan diri untuk perbaikan ekonomi. Sebab, masalah ekonomi saat ini sudah berdampak luas pada masyarakat.
"Saya kira yang jadi prioritas saat ini adalah ekonomi, bagaimana memperbaiki kehidupan ekonomi. Masyarakat sekarang ini makin susah, jadi fokus ke situ," ujar Politisi Gerindra ini.
Dia menambahkan, program bela negara ini juga belum tampak urgensinya. Selain masalah ekonomi, ada masalah kabut asap yang lebih mendesak untuk dipikirkan.
"Saya kira sekarang nggak ada urgensinya bela negara, mau membela dari apa? Ngurusin asap aja kita nggak bisa," kata dia.
Tahun ini Kemhan akan mulai membina 4.500 kader pembina bela negara di 45 Kabupaten/Kota. Disetiap Kabupaten/Kota terdapat 100 Kader Pembina.
Kader pembina bela negara itu nantinya terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, program bela negara ini bukan wajib militer seperti halnya Korea Utara dan negara lainnya.
"Kita bukan wajib militer, ini kan hak dan kewajiban. Jadi setiap orang ada hak dan kewajiban, jangan sampai kita menuntut hak tapi kewajiban tak dilakukan. Kewajiban kita bela negara ini," kata dia.
