Polemik Pembentukan Korps Kadet untuk Pelajar, Akademisi: Rawan Kepentingan Elektoral

Suara.com - Keputusan pemerintah membentuk ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia bagi pelajar di sekolah menengah atau sederajat beberapa waktu lalu, menuai kritik dari kalangan pendidik.

Program yang dicanangkan sebagai wujud bela negara itu dikhawatirkan membuka celah kembalinya peran militer di ranah sipil.

Dosen hukum Universitas Trisakti, Bhatara Ibnu Reza menilai, program tersebut menjadi bukti adanya upaya militerisasi sipil hingga tingkat pelajar.

"Jadi militerisme itu sudah masuk. Ada yang disebut sebagai militerisasi penduduk sipil," kata Bhatara saat acara diskusi Militerisme Bersemayam Pada Setiap Zaman di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Dia khawatir pelibatan para pelajar dalam domain semi-militer tersebut hanya digunakan sebagai upaya mobilisasi suara untuk kepentingan elektoral pada ajang pemilihan tertentu.

Sebab, doktrin militer lekat dengan budaya komando yang mengedepankan kepatuhan, dan karena itu dia mewanti-wanti agar program ini tidak disalah gunakan untuk kepentingan tertentu.

"Sehingga mereka ke depan kalau berkampanye, penduduk sipil ini secara otomatis, karena kepalanya sudah ditanam militerisme akan memilih pihak mereka," sambungnya.

Karena itu, Bhatara menduga ada upaya yang sistematis untuk menghidupkan kembali dwifungsi militer seperti era orde baru.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Keputusan Mendikdasmen Nomor 136 Tahun 2026 yang merinci teknis pelaksanaan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) untuk pelajar sekolah menengah.

Pemerintah berdalih program itu sebagai bentuk penguatan karakter para pelajar serta upaya menanamkan rasa cinta tanah air hingga bela negara.

Reporter: Alif Bintang