Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki aliran dana pengelolaan sampah Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantergebang, Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga ingin dilibatka.
Uang pengelolaan sampah Jakarta yang dibayarkan ke pengelola Bantarbegang sebesar Rp400 miliar. Uang itu dikelola PT Godang Tua Jaya.
Uang Rp400 miliar itu dibayarkan ke PT GTJ setahun sekali. Sebanyak 80 persen dari dana itu masuk ke kantorng Godang Tua Jaya, sementara 20 persennya masuk ke kantong Pemda bekasi. Namun Ahok mencurigai uang itu 'dikemplang'.
"Kita udah minta Kapolda dan PPATK untuk menyelidiki uang Rp400 miliar ke GTJ itu keluar ke siapa aja. Terus hubungan afiliasi truk-truk swasta ada grup nggak dengan PT GTJ. Ada permainan apa nih? Kita pengen tahu aliran dananya kemana," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10/2015).
Selain itu Ahok juga meminta kepada pihak kepolisian dan PPATK untuk menyelidiki rekening anggota dewan di DPRD Kota Bekasi.
"Kita juga udah mulai selidiki anggota DPRD Bekasi terlibat nggak dengan PT GTJ, ada hubungna nggak? Sebelum jadi anggota DPRD pernah nggak jadi pengurus di GTJ? Jangan-jangan terima bantuan dari GTJ selama ini, ormas-ormas atau LSM dapat bantuan. Kita mau selidikin," jelas Ahok.
Ahok juga mastikan tidak akan menghadiri panggilan DPRD Kota Bekasi yang sebelumnya anggota dewan di sana berencana memanggil Ahok untuk dimintai keterangan prihal adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemprov DKI soal pembuangan sampah di Bantargebang.
"Gampang saja kalau soal panggil. Gue nggak mau datang juga. Lho (DPRD) mau ngapain ama gue?" kata Ahok.
