Dianggap Ahok Tendensius, Ketua BPK DKI Tidak Terima

Siswanto, Dwi Bowo Raharjo

Jum'at, 30 Oktober 2015 | 14:38 WIB
Dianggap Ahok Tendensius, Ketua BPK DKI Tidak Terima
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di atas kendaraan lapis baja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. (suara.com/ Nikolaus Tolen)

Suara.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta Efdinal tidak terima begitu saja disebut tendensius oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam mengaudit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Semua auditor BPK itu profesional dan bertanggungjawab. Mereka melaksanakan tugas mulia mengaudit pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara berdasarkan UU yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia. Mereka bekerja diawali dengan niat ibadah kepada Allah SWT," ujarnya, Jumat (30/10/2015).

Efdinal menegaskan proses audit pembelian lahan rumah sakit di Jakarta Barat itu sudah itu sudah sesuai aturan main.

"Tidak ada yang mereka (auditor) takutkan bahkan matipun di lapangan mereka ikhlas dan sudah siap demi melaksanakan tugas negara dan Ibadah kepada Allah SWT," katanya.

Sebelumnya Ahok merasa dirinya tidak pernah dimintai keterangan perihal pembelian lahan RS Sumber Waras oleh BPK. Itu sebabnya, Ahok melaporkan Efdinal ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI.

"Kita kirim surat ke kode etiknya BPK, kita menganggap kepala BPK DKI terlalu tendensius," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Menurut Ahok proses pembelian tanah untuk pembangunan RS. Sumber Waras sudah final. Namun, BPK minta pembelian lahan dibatalkan karena ditemukan indikasi kerugian daerah yang mencapai Rp191 miliar.

Lantas, Ahok mempertanyakan kalau itu dilakukan, siapa yang akan menanggung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

"Ini barang sudah dibeli dengan harga di bawah NJOP (nilai jual objek pajak). Kalau saya kembalikan, kerugian daerah enggak? Kerugian juga. Kan BPK perintahkan kita jual balik nih batalin, gimana mau batal sudah beli kok? Mau nggak yang dibalikin, beli harga sekarang? Nggak mau," katanya

"Makanya saya bilang BPK DKI itu tendensius, menuduh sesuatu sama Pak Efdinal. Kita lapor kepada (mahkamah) etiknya BPK, makanya dia turun tim lah, termasuk dari KPK ada yang lapor dan minta BPK audit investigasi," Ahok menambahkan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

DPRD DKI Datangi KPK Soal Korupsi RS Sumber Waras

DPRD DKI Datangi KPK Soal Korupsi RS Sumber Waras

News | Jum'at, 30 Oktober 2015 | 13:30 WIB

Mau Dilaporkan Pansus ke KPK, Ahok: DPRD Lebih Hebat dari BPK

Mau Dilaporkan Pansus ke KPK, Ahok: DPRD Lebih Hebat dari BPK

News | Jum'at, 30 Oktober 2015 | 12:49 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×