Suara.com - Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mengkritik rencana pemerintah pusat untuk memberikan rumah permanen kepada Suku Anak Dalam.
Menurut Kepala Divisi Advokasi Kampanye HuMa Sisilia Nurmala Dewi, kebijakan "merumahkan" itu sama dengan menghancurkan kehidupan suku yang tinggal di pedalaman Jambi ini, sebab pada dasarnya mereka beraktivitas secara nomaden (berpindah-pindah).
"Suku Anak Dalam sudah terhimpit oleh lahan-lahan sawit perusahaan dan kini akan dirumahkan secara permanen. Ini sama saja dengan mencabut kebiasaan mereka, yang terbiasa berpindah-pindah, sampai ke akar-akarnya," ujar Sisilia usai sebuah diskusi media di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Sebenarnya, HuMa menilai kebijakan memberikan rumah atau tempat tinggal adalah hal wajar karena menyangkut hak asasi manusia. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan keadaan sebenar-benarnya di lapangan. Jika ingin memberikan rumah, pemerintah sudah seharusnya melindungi Suku Anak Dalam dari perluasan hutan industri, terutama sawit.
"Kalau mau perbaiki rumahnya, lindungi mereka dari pekebunan sawit. Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi hutan tempat tinggal mereka secara keseluruhan," kata Kepala Divisi Analisa Hukum dan Data HuMa Erwin Dwi Kristianto.
HuMa juga menyayangkan ketidakawasan publik terkait isu mendasar ini, dan justru terjebak dengan isu pemalsuan dokumentasi foto Presiden Joko Widodo ke permukiman suku Anak Dalam.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menemui Suku Anak Dalam di Sarolangun, Jambi yang juga menjadi korban kabut asap pada Jumat (30/10/2015). Setelah kunjungan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan akan memberikan rumah permanen kepada suku yang sering pula dipanggil Orang Rimba ini.
Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui, dibutuhkan proses yang lama agar Suku Anak Dalam mau dipindahkan ke rumah untuk menetap. Perlu komunikasi terus menerus melalui tumenggung atau jenang, pemimpin adat suku tersebut. (Antara)
TERPOPULER
