Peneliti dari Lembaga Founding Fathers House Dian Permata mengatakan politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah sulit dihilangkan. Pasalnya, jarang warga yang menolak uang yang diberikan calon kepala daerah.
"Bagaimana ini, sangat sulit praktik politik uang dihilangkan, masih banyak warga kita, bahkan lebih dari 50 persen yang menerima uang yang diberikan oleh pasangan calon," kata Dian dalam diskusi bertajuk Menakar Aktifitas Politik Uang pada Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gunernur, Bupati, dan Wali Kota di gedung Bawaslu, Jalan M. H. Thamirin, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).
Hasil survei yang dilakukan Founding Fathers House dari 12-29 Oktober 2015 di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, Jawa Timur, mewakili hal tersebut.
"Bayangkan 65 persen masyarakat kita yang tidak mau menolak, dan artinya mereka sangat mendukung model politik uang ini," kata mantan wartawan Jawa Pos.
Sementara warga yang berani menolak hanya 21 persen dari total responden yang diwawancara.
Dian mengatakan Jawa Timur merupakan parameter nasional untuk mengukur kadar situasi pemilu di Indonesia. Katanya, apapun yang terjadi di Jawa Timur, hampir pasti gejala yang sama terjadi di wilayah lain.
Dian mengungkapkan ada sejumlah alasan mengapa masyarakat mau menerima uang calon kepala daerah.
"Alasan menerimanya yang ada yang mengatakan, rejeki tidak perlu ditolak, untuk keperluan sehari hari, biasanya ibu-ibu, terima saja, ganti uang kerja, untuk jajan, karena tidak dapat paslon yang cocok, apresiasi terhadap yang memberikan, karena itu merupakan imbalan dari calon," kata Dian.
"Bagaimana ini, sangat sulit praktik politik uang dihilangkan, masih banyak warga kita, bahkan lebih dari 50 persen yang menerima uang yang diberikan oleh pasangan calon," kata Dian dalam diskusi bertajuk Menakar Aktifitas Politik Uang pada Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gunernur, Bupati, dan Wali Kota di gedung Bawaslu, Jalan M. H. Thamirin, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).
Hasil survei yang dilakukan Founding Fathers House dari 12-29 Oktober 2015 di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, Jawa Timur, mewakili hal tersebut.
"Bayangkan 65 persen masyarakat kita yang tidak mau menolak, dan artinya mereka sangat mendukung model politik uang ini," kata mantan wartawan Jawa Pos.
Sementara warga yang berani menolak hanya 21 persen dari total responden yang diwawancara.
Dian mengatakan Jawa Timur merupakan parameter nasional untuk mengukur kadar situasi pemilu di Indonesia. Katanya, apapun yang terjadi di Jawa Timur, hampir pasti gejala yang sama terjadi di wilayah lain.
Dian mengungkapkan ada sejumlah alasan mengapa masyarakat mau menerima uang calon kepala daerah.
"Alasan menerimanya yang ada yang mengatakan, rejeki tidak perlu ditolak, untuk keperluan sehari hari, biasanya ibu-ibu, terima saja, ganti uang kerja, untuk jajan, karena tidak dapat paslon yang cocok, apresiasi terhadap yang memberikan, karena itu merupakan imbalan dari calon," kata Dian.
TERPOPULER
