Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan usulan pemekaran Madura menjadi provinsi tersendiri dan terpisah dari Jawa Timur.
Menurutnya, pola pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya diubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan alasan lokasi dan jumlah penduduk yang besar.
"Pemerintah harus berpikir bahwa Indonesia harus dimekarkan lebih banyak dan sistem otonomi yang kita gunakan sekarang dengan UU desa, dan sebagainya, adalah masa depan Indonesia," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Untuk Madura, Fahri mengatakan, wilayah itu bisa menjadi provinsi sendiri dan mengatur kehidupan sendiri.
"Orang NTB saja mampu, apalagi Madura. Banyak orang nekat kan di sana," kata politisi PKS ini.
Fahri menambahkan, Indonesia sudah saatnya memikirkan desentralisasi. Serta, sudah saatnya pemerintah pusat mempercayakan kapasitas lokal dalam menata wilayahnya.
"Saat ini kita percayakan setiap desa pegang uang Rp1 miliar. Itu adalah bentuk kemampuan atau kemauan kita agar mengajarkan setiap pemerintah pada semua tingkatan itu bisa mengelola uang masuk dan keluar," ujar dia.
Selain itu, pemerintah pusat harus memberikan keleluasan kepada daerah untuk mencari pemasukan daerah lewat pajak yang menjadi prioritasnya.
"Misalnya pajak berburu, pajak memancing atau lainnya, supaya lingkungan kita juga terjaga. Nah ini harus diberikan tanggungjawab kepada masyarakat, itu biar serahkan ke daerah, biar dikelola. Kecil saja itu, tetapi itu cukup untuk memberikan tanggungjawab," kata dia.
Fahri juga menyarankan, supaya sistem ekonomi di Indonesia juga diubah. Dari ekonomi komando menjadi ekonomi koordinatif yang mengandalkan jaringan.
Sebelumnya, sekelompok tokoh masyarakat Madura yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), berencana mendeklarasikan berdirinya Provinsi Madura.
Deklarasi Provinsi Madura akan dilakukan berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. (baca: Ini Syarat agar Madura Pisah dari Provinsi Jawa Timur)
Acara deklarasi Madura sebagai provinsi baru itu diklaim sudah mendapat dukungan dari empat bupati di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Alasan menjadikan Madura sebagai provinsi antara lain, selama ini pemerintah dinilai menganaktirikan dan tidak pernah memperhatikan Madura.
