Suara.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Anang Iskandar mengatakan pihaknya belum bisa mengkaji kasus pidana pencemaran nama baik terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.
Pencemaran itu diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Pasalnya Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR belum melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim.
"Datang saja (laporan) belum," kata Anang usai rapat koordinasi penguatan BNN di kantor Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Selasa (24/11/2015).
Menurutnya, pihaknya belum bisa menindaklanjuti kasus itu. Selain itu mengenai rencana MKD yang akan meminta bantuan Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa bukti rekaman pembicaraan yang diduga Setya Novanto dengan pejabat PT Freeport Indonesia serta seorang pengusaha minyak belum bisa dilakukan. Sebab sampai sekarang Bareskrim belum menerima rekamannya.
"Durung (belum), transkripnya masih di sana (MKD)," imbuhnya.
Sebelumnya, kemarin Senin (23/11) MKD gelar rapat internal membahas tentang hasil verifikasi bukti dalam dugaan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Rapat belum mengbuahkan keputusan, MKD pun memutuskan akan meminta pendapat ahli bahasa untuk menafsirkan legal standing pelapor dalam kasus Ketua DPR Setya Novanto.
Kebanyakan anggota MKD berpendapat dalam Bab 4 Pasal 5 ayat tentang tata beracara MKD, tak disebut pejabat eksekutif bisa melaporkan anggota DPR.
