Suara.com - Sejumlah pengamat politik menilai peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto yang meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak karya sangat penting dan mempertaruhkan kewibawaan parlemen.
Jika MKD 'bermain' dalam arti mendukung kepentingan politik tertentu, maka citra DPR akan hancur di mata rakyat Indonesia.
"Kalau MKD main-main, tidak memenuhi aspirasi publik, dia akan kehilangan simbol kehormatan. Maka simbol MKD mengalami kehancuran," kata budayawan sekaligus aktivis sosial Romo Benny Susatyo, dalam diskusi tentang sidang MKD atas pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto di Kafe Deli, Jalan Sunda No 7, Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2015).
Romo Benny menilai ada kekuatan pemodal/pengusaha yang bermain dibalik rencana sidang MKD terhadap Setya Novanto. Disinyalir sidang MKD nanti partai Golkar tetap mempertahankan Setya sebagai pimpinan DPR.
"Ada kekuatan kapital dibalik itu. Ada yang mempertahankan Ketuanya (Setnov) dengan cara membuat sidang MKD tidak melakukan fungsi. Jadi MKD jangan main main, bila simbol tercemar maka parlemen akan ditinggal publik," ujarnya.
Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti menuturkan pertemuan Setya Novanto dengan seorang pengusaha minyak dan bos PT Freeport Indonesia yang meminta pembagian saham itu jelas pelanggaraan kode etik. Sebagai seorang pimpinan DPR Setya tidak bisa bebas bertemu dengan pengusaha.
"Setnov bertemu dengan bos PT Freeport dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR itu adalah pelanggaran etik. Tapi kalau pun dia bertemu atas nama individu, seharusnya hal itu terbuka dan bukan rahasia negara. Jadi buka saja rekaman pembicaraan itu secara terbuka ke publik," tandasnya.
"Kasus ini sangat besar, jadi fokus saja usut kasus tersebut hingga tuntas".
