DPR Sepakat Fit and Proper Test Capim KPK 14-16 Desember

Tomi Tresnady, Bagus Santosa

Senin, 30 November 2015 | 22:38 WIB
DPR Sepakat Fit and Proper Test Capim KPK 14-16 Desember
Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi (kanan) bersama Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji (kiri), menetapkan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2015). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Komisi III DPR RI sepakat menjadwalkan melakukan fit and proper test sepuluh calon pimpinan (capim) KPK pada tanggal 14 sampai 16 Desember. Sebelum fit and proper test, Komisi III DPR RI akan mengajukan tes makalah kepada para capim pada tanggal 2-4 Desember.

"Hasilnya bulat. Nggak ada yang menolak. Semua Mufakat. Walauupun sempat ada introduce sebelumnya," kata Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa di DPR, Senin (30/11/2015).

Pleno Komisi III kali ini dilangsungkan kurang dari 30 menit. Dia menambahkan, tidak ada penolakan dari Fraksi. Sebelumnya, sejumlah fraksi berpandangan kalau capim KPK yang sekarang ada tidak memenuhi syarat. Di antaranya, tidak ada unsur jaksa dari sepuluh capim ini, dan ada beberapa capim KPK yang tidak memiliki pengalaman di bidang hukum.

"Kalau itu lihat nanti perkembangannya, kita fit and proper test dulu. Apakah layak. Kalau sesuai UU kita pilih lima nggak masalah," katanya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan delapan nama capim KPK hasil seleksi Pansel KPK yaitu Saut Situmorang dan Surya Chandra (bidang pencegahan); Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan (bidang penindakan); Agus Raharjo dan Sujanarko (bidang manajemen), serta Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif (bidang supervisi).

Selain mereka ada dua nama lagi, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Bharata yang sudah diserahkan lebih dulu ke DPR pada awal tahun ini.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pimpinan KPK Kaget Revisi UU KPK Dilakukan Tahun Ini

Pimpinan KPK Kaget Revisi UU KPK Dilakukan Tahun Ini

News | Senin, 30 November 2015 | 14:30 WIB

UU KPK, Fahri Sebut Empat Poin yang Perlu Direvisi

UU KPK, Fahri Sebut Empat Poin yang Perlu Direvisi

News | Senin, 30 November 2015 | 11:08 WIB

Fahri: Tanpa Unsur Jaksa, Presiden Bisa Buat Perppu Capim KPK

Fahri: Tanpa Unsur Jaksa, Presiden Bisa Buat Perppu Capim KPK

News | Senin, 30 November 2015 | 10:44 WIB

PDIP: KPK Seharusnya Dilibatkan dalam Pembahasan Revisi UU KPK

PDIP: KPK Seharusnya Dilibatkan dalam Pembahasan Revisi UU KPK

News | Minggu, 29 November 2015 | 16:54 WIB

Belum Proses Capim KPK, Sujiwo Tejo Nilai DPR Hina Perempuan

Belum Proses Capim KPK, Sujiwo Tejo Nilai DPR Hina Perempuan

News | Jum'at, 27 November 2015 | 19:14 WIB

Komisi III DPR Harus Segera Gelar Uji Kelayakan Capim KPK

Komisi III DPR Harus Segera Gelar Uji Kelayakan Capim KPK

News | Jum'at, 27 November 2015 | 18:25 WIB

Usut Kasus Petral dan Freeport

Usut Kasus Petral dan Freeport

Foto | Jum'at, 27 November 2015 | 18:17 WIB

Anggota PDIP Ngotot Tolak Capim KPK

Anggota PDIP Ngotot Tolak Capim KPK

News | Jum'at, 27 November 2015 | 14:36 WIB

Publik Ingin Pemilihan Pimpinan KPK Tak Melibatkan DPR

Publik Ingin Pemilihan Pimpinan KPK Tak Melibatkan DPR

News | Jum'at, 27 November 2015 | 06:41 WIB

Fungsi Penyadapan KPK Dinilai Perlu untuk Dipertahankan

Fungsi Penyadapan KPK Dinilai Perlu untuk Dipertahankan

News | Jum'at, 27 November 2015 | 02:29 WIB

Terkini

Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan

Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 21:06 WIB

Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?

Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 20:58 WIB

KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas

KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 20:47 WIB

Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA

Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 20:41 WIB

Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur

Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 20:40 WIB

Resmi! Prabowo Berhentikan Silmy Karim dari Jabatan Wamen Imipas

Resmi! Prabowo Berhentikan Silmy Karim dari Jabatan Wamen Imipas

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 20:16 WIB

Silmy Karim Diduga Terima Uang Pemerasan Sejak Jadi Dirjen Hingga Wamen Imipas

Silmy Karim Diduga Terima Uang Pemerasan Sejak Jadi Dirjen Hingga Wamen Imipas

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 20:04 WIB

Keras Feri Amsari di Aksi Kamisan: Parpol Jadi Perusahaan Keluarga, Ketua Partainya Hasil Warisan

Keras Feri Amsari di Aksi Kamisan: Parpol Jadi Perusahaan Keluarga, Ketua Partainya Hasil Warisan

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 19:56 WIB

Aksi Kamisan 910: Indonesia Darurat Militerisme, Anak Papua Jadi Korban Agresi di Pengungsian

Aksi Kamisan 910: Indonesia Darurat Militerisme, Anak Papua Jadi Korban Agresi di Pengungsian

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 19:47 WIB

Modus Kasus Silmy Karim Dkk: Persulit Izin Tinggal WNA, Paksa Bayar Uang Tambahan

Modus Kasus Silmy Karim Dkk: Persulit Izin Tinggal WNA, Paksa Bayar Uang Tambahan

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 19:47 WIB