Pemerintah Akan Kawal Revisi UU KPK Sebanyak 4 Titik

Tomi Tresnady, Erick Tanjung

Selasa, 01 Desember 2015 | 00:23 WIB
Pemerintah Akan Kawal Revisi UU KPK Sebanyak 4 Titik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan buku jurnal anti korupsi berjudul Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/11). [suara.com/Oke Atmaja]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang diusulkan oleh lembaga anti rasuah itu sendiri. Pemerintah nanti akan mengawal revisi UU KPK tersebut.
 
"Revisi UU KPK itu diusulkan KPK ada empat titik. Kami kawal, tidak boleh lebih dari itu," kata Luhut di kantornya Jakarta, Senin ‎(30/11/2015).
 
Luhut menjelaskan, empat poin yang akan direvisi dalam UU KPK adalaah pertama KPK harus punya dewan pengawas seperti lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki komisi pengawas.
 
Kedua, soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang selama ini tidak dimiliki KPK, nanti SP3 bisa dikeluarkan oleh KPK untuk tersangka yang meninggal dunia, atau terkena penyakit struk.
 
PoKetiga mengenai penyidik independen, jadi ke depan penyidik KPK tidak hanya dari Kepolisian dan Kejaksaan. 
 
"Ke empat soal penyadapan yang diatur oleh mekanisme di dalam internal KPK, bukan oleh pengadilan ya. Ini supaya clear saya jelaskan, jangan dipelintir (pernyataannya), jadi empat itu saja," tandasnya.
 
Menurutnya empat poin yang akan direvisi dalam UU KPK itu untuk memperkuat lembaga pemberantasan korupsi‎ tersebut. Saat ditanya apakah empat poin itu merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah, Luhut enggan menjawab secara gamblang.
 
"Kira-kira KPK sudah begitu dengan kami, dengan demikian KPK lebih kuat lagi ke depan," ‎katanya.
 
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk membahas tentang dua revisi undang-undang yang krusial saat ini, yakni UU KPK dan RU Pengampunan Pajak.
 
Dalam rapat tersebut disepakati pemerintah akan mengusulkan revisi UU Pengampunan Pajak dan DPR akan mengusulkan revisi UU KPK. Revisi kedua UU itu akan dibahas dalam Prolegnas Prioritas 2015 tahun ini.
 
DPR sampai saat ini masih membahas rencana Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Rencana revisi UU KPK ini memicu reaksi penolakan dari berbagai kalangan masyarakat dan akademisi. Sebab revisi itu upaya kekuatan pihak tertentu untuk melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

DPR Sepakat Fit and Proper Test Capim KPK 14-16 Desember

DPR Sepakat Fit and Proper Test Capim KPK 14-16 Desember

News | Senin, 30 November 2015 | 22:38 WIB

Pimpinan KPK Kaget Revisi UU KPK Dilakukan Tahun Ini

Pimpinan KPK Kaget Revisi UU KPK Dilakukan Tahun Ini

News | Senin, 30 November 2015 | 14:30 WIB

UU KPK, Fahri Sebut Empat Poin yang Perlu Direvisi

UU KPK, Fahri Sebut Empat Poin yang Perlu Direvisi

News | Senin, 30 November 2015 | 11:08 WIB

Fahri: Tanpa Unsur Jaksa, Presiden Bisa Buat Perppu Capim KPK

Fahri: Tanpa Unsur Jaksa, Presiden Bisa Buat Perppu Capim KPK

News | Senin, 30 November 2015 | 10:44 WIB

PDIP: KPK Seharusnya Dilibatkan dalam Pembahasan Revisi UU KPK

PDIP: KPK Seharusnya Dilibatkan dalam Pembahasan Revisi UU KPK

News | Minggu, 29 November 2015 | 16:54 WIB

Belum Proses Capim KPK, Sujiwo Tejo Nilai DPR Hina Perempuan

Belum Proses Capim KPK, Sujiwo Tejo Nilai DPR Hina Perempuan

News | Jum'at, 27 November 2015 | 19:14 WIB

Komisi III DPR Harus Segera Gelar Uji Kelayakan Capim KPK

Komisi III DPR Harus Segera Gelar Uji Kelayakan Capim KPK

News | Jum'at, 27 November 2015 | 18:25 WIB

Usut Kasus Petral dan Freeport

Usut Kasus Petral dan Freeport

Foto | Jum'at, 27 November 2015 | 18:17 WIB

Anggota PDIP Ngotot Tolak Capim KPK

Anggota PDIP Ngotot Tolak Capim KPK

News | Jum'at, 27 November 2015 | 14:36 WIB

Publik Ingin Pemilihan Pimpinan KPK Tak Melibatkan DPR

Publik Ingin Pemilihan Pimpinan KPK Tak Melibatkan DPR

News | Jum'at, 27 November 2015 | 06:41 WIB

Terkini

Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026

Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 20:50 WIB

KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas

KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 20:49 WIB

OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan

OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 20:44 WIB

Apakah Laron Berbahaya? Ternyata Bisa Dimakan, Kaya Protein!

Apakah Laron Berbahaya? Ternyata Bisa Dimakan, Kaya Protein!

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 20:30 WIB

Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari

Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari

Jatim | Jum'at, 20 November 2026 | 20:27 WIB

Kembali Jadi Anak Jang Nara, Yuna Bakal Tampil di Drama Good Partner 2

Kembali Jadi Anak Jang Nara, Yuna Bakal Tampil di Drama Good Partner 2

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:25 WIB

Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026

Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:21 WIB

Pajak Terus Dipungut, Sudahkah Fasilitas Publik Makin Baik?

Pajak Terus Dipungut, Sudahkah Fasilitas Publik Makin Baik?

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:15 WIB

Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan

Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 20:14 WIB

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:10 WIB

×