Pelajar Jadi Garda Depan Tangkal Radikalisme

Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal radikalisme di Tanah Air.

"NU bersama seluruh badan otonom dan lembaga di bawahnya tak diragukan lagi sumbangsihnya yang sangat besar dalam menjaga keutuhan NKRI," katanya saat membuka Kongres XVIII IPNU di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (5/12) malam.

Dalam surat elektronik yang diterima Antara dari PW IPNU Jawa Timur menyebutkan bahwa Menag meminta peran besar NU itu ke depan tetap dilanjutkan oleh IPNU dan IPPNU dengan menjadikan IPNU-IPPNU sebagai garda terdepan dalam menangkal radikalisme di Tanah Air.

"Khususnya di lingkungan sekolah dan pesantren, karena di lingkungan itulah peran yang dapat dilakukan pelajar NU, tentu jajaran pemerintah daerah akan selalu mendukung peran yang strategis itu," katanya dalam kongres yang berlangsung hingga 8 Desember itu.

Sementara itu, Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini menegaskan bahwa hasil keputusan Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada Agustus lalu sudah memutuskan bahwa usia IPNU-IPPNU maksimal 27 tahun.

"Saya sudah memberikan surat edaran kepada IPNU dan IPPNU soal usia itu," katanya mewakili Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, yang tidak bisa hadir karena kondisi tubuh yang kurang sehat.

Menurut dia, keputusan bahwa usia IPNU-IPPNU maksimal 27 tahun itu telah diputuskan oleh para kiai, karena itu kader-kader IPNU-IPPNU tidak boleh melanggarnya. "Awas, kalau dilanggar, PBNU tidak main-main menghukumnya," katanya.

Helmi menyampaikan jika ada kandidat usianya di atas itu dan telah melakukan konsolidasi maka sebaiknya mundur saja dan jangan diteruskan. "Datang saja ke saya, nanti akan saya siapkan posisi-posisi di NU atau posisi strategis lainnya di luar negeri," katanya.

Hingga kini, ada lima calon Ketua Umum yaitu Muhammad Nahdy (Sekjen PP IPNU), Imam Fadlli (mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur), Farid Afif (Waketum PP IPNU), Asep Irfan Mujahid (IPNU Jawa Barat), dan Muhammad Said (Ketua PW IPNU DKI Jakarta).

"Kongres memang akan menentukan Ketua Umum IPNU tiga tahun ke depan (2015-2018). Kami mengharapkan kader-kader IPNU, baik calon pimpinan maupun peserta Kongres, tidak terjebak dengan politik uang, karena IPNU bukan parpol," kata Ketua Pimpinan Wilayah (PW) IPNU Jatim Haikal Atiq Zamzami.

Menurut dia, IPNU adalah wadah orang berpendidikan, semua orang tahu politik uang itu merugikan, karena menghasilkan ketua yang merusak organisasi selama tiga tahun akibat kesalahan memilih dalam tiga detik saja.

"Oleh karena itu, kita harus memilih kandidat yang benar-benar tuntas kaderisasinya dari bawah dan bersih dari politik uang, sehingga tidak hanya sekadar janji yang takkan pernah dibuktikan saat memimpin," katanya menjelang keberangkatan ke Boyolali, Jumat (4/12). (Antara)