Ruki: KPK Tidak Kriminalisasi Ahok!

Ardi Mandiri, Nikolaus Tolen

Jum'at, 11 Desember 2015 | 18:22 WIB
Ruki: KPK Tidak Kriminalisasi Ahok!
Taufiequrrachman Ruki [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada oknum di lembaganya yang ingin mengkriminalisasikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, terkait kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. "Kami tidak mau berpolemik, bikin gaduh saja, biarlah para penyelidik KPK bekerja, pada saatnya mereka akan gelar perkara di hadapan penyidik dan penuntut umum dengan di pandu olh Pimpinan sesuai SOP kami," kata Pelaksana Tugas Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki saat dihubungi wartawan, Jumat(11/12/2015).

Menurut Ruki apa yang disampaikan Ahok sangatlah tidak mendasar. Pasalnya, kasus Pengadaan lahan Rumah Sakit tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan di KPK, dan belum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Karena itu, Ruki menanggap tudingan Ahok soal kriminalisasi KPK tidak masuk akal.

"Nggak nyambung tuh cerita, jangan kan ditersangkakan, dipanggil saja belum, diperiksa juga belum, sudah bilang dikriminalisasi, di mana logika-nya," kata Ruki.

Ruki menambahkan bahwa dalam menjalankan tugas, penyidik selalu mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Dan hal tersebut yang harus diikuti oleh seluruh penyidik KPK.
"Mekanisme itu yang kami pakai, bukan maunya dan apalagi pikirannya orang per orang, siapapun dia dan apapun jabatannya," tutup Ruki.

Tidak hanya Ruki yang angkat bicara, Pelasana Tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji juga sangat menyayangkan pernyataan mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Karena menurutnya, KPK selama ini sudah bekerja secara profesional.

"Saya juga tidak paham maksud beliau, setahu saya KPK bekerja secara profesional dan tetap mempertahankan prinsip due process of law dalam penangan kasus dugaan tipikor," kata Indriyanto.

Seperti diketahui, tudingan kepada KPK berawal dari dibatalkannya undangan untuk Ahok dalam acara peringatan hari Anti-Korupsi Internasional, yang dilaksanakan di Bandung pada 10-11 Desember 2015. Padahal, pembatalan tersebut bukan bermaksud untuk menolak Ahok dalam acara tersebut, karena dia menerima pengahragaan dari KPK.

Sebenarnya, yang dibatalkan itu adalah Ahok tidak menjadi pemateri, bukan membatalkan undagannya. Dan hal tersebut sudah diklarifikasi oleh KPK. Namun, menurut Mantan Politisi Gerindra tersebut, pbatalan undangan tersebut karena ada pihak KPK yang tidak suka dengannya karena terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ahok Curiga Ada Oknum KPK Hendak Kriminalkan Dirinya

Ahok Curiga Ada Oknum KPK Hendak Kriminalkan Dirinya

News | Kamis, 10 Desember 2015 | 21:46 WIB

Ahok Tuding KPK Tak Tahu Malu Jika Kriminalisasi Dirinya

Ahok Tuding KPK Tak Tahu Malu Jika Kriminalisasi Dirinya

News | Rabu, 09 Desember 2015 | 00:50 WIB

Ahok Curiga Kepada KPK Soal Kasus RS Sumber Waras

Ahok Curiga Kepada KPK Soal Kasus RS Sumber Waras

News | Selasa, 08 Desember 2015 | 21:13 WIB

KPK Tindaklanjuti Kasus Sumber Waras, Ahok Tak Gentar

KPK Tindaklanjuti Kasus Sumber Waras, Ahok Tak Gentar

News | Selasa, 08 Desember 2015 | 19:26 WIB

Terkini

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:42 WIB

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:35 WIB

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:52 WIB

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:48 WIB

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:39 WIB

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:30 WIB

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

×