Suara.com - Jali (55), pengemudi Gojek menayakan maksud Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang melarangan ojek maupun taksi berbasis online beroperasi.
Menurut Jali, kalau Kemenhub beralasan ojek dan uber taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, kenapa tidak segera dibikin aturannya.
"Kalau mau melarang ojek online beroprasi gara-gara nggak ada aturanya, kenapa dia (Kemenhub) nggak dibuat saja aturannya, kan dia pemerintah," katanya saat ditemui wartawan suara.com di Jalan Merpati, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015).
Lelaki yang sudah hampir dua tahun menjadi pengemudi Gojek itu menilai, keputusan pemerintah menghapus ojek dan taksi berbasis online tidak tak tepat. Sebab, sampai saat ini konsumen ojek dan taksi online merasa puas dan nyaman.
"Kami kan dari orang pangkalan semua ini yang jadi Gojek. Lagipula penumpang juga nyaman kok, pakai ojek berbasis online. Boleh hapus tapi kalau penumpang sudah merasa nggak membutuhkan lagi," jelasnya.
Di sisi lain dia juga menayakan nasib para ribuan pengemudi ojek online bila dilarang beroperasi. "Emang kementerian perhungungan siapin lapngan kerja, Gojek aja drivernya 150 ribu orang, bisa nggak dia ciptain?, jangan cuma main larang-larang saja," tegasnya.
Diberitakan sebelumnha, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.
