Suara.com - Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Bagian Tengah Nasri Sebayang menyayangkan sikap PT Pertamina yang mengancam akan mengentikan pasokan uap panas bumi kepada PT PLN (Persero). Ini dilakukan jika PLN tidak setuju dengan harga uap panas bumi yang dipatok oleh Pertamina.
Ia pun mengaku akan bersikap menerima dan berlapang dada, jika Pertamina benar-benar akan menghentikan pasokan uap panas bumi kepada PLN.
"Kalau menurut kami itu tindakan yang tidak baik lah. Tapi kalau pasokan uap kami lapang dada. Apa sih masalahnya? Kenapa sih kok mati-matiin? Kan nggak baik seperti itu,” kata Nasri saat ditemui di kantor PLN Pusat, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2015).
PLN telah menjalin kerjasama dengan Pertamina terkait pemanfaatan panas bumi di Kamojang 1,2,3 lebih dari 30 tahun. Namun, tahun lalu, Pertamina selaku pemasok menawarkan harga uap yang tinggi, 9 dolar AS per kwh.
"Bagi PLN wajarnya itu 4 dolar AS atau di bawah. Mereka menawarkannya 9 dolar AS. Sekarang oke lah masih pakai 6 dolar AS. Kenapa naik? Ini kan bagus. Tidak menggunakan bahan bakar. Kita mesti kembangkan. Cuma pada tarif, harusnya bisa dikoordinasikan terlebih dahulu di mana sama-sama dapat diterima dengan baik," tegasnya.
Perselihan dua perusahaan BUMN ini bermula pada soal harga uap panas bumi yang dipasok oleh Pertamina melalui anak usahanya yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang 1, 2, dan 3.
PLN menilai harga uap panas bumi yang ditawarkan Pertamina terlalu mahal dan tidak wajar. Sementara Pertamina mengancam akan menyetop pasokan uap panas bumi untuk PLTP Kamojang 1, 2, dan 3, jika PLN melalui anak usahanya PT Indonesia Power tak menyepakati harga yang ditawarkan Pertamina.
