Suara.com - Di akun Twitter ditemukan akun gay yang terang-terangan mengumbar kata-kata mesum untuk menggaet anak-anak remaja. Tak hanya kata-kata, sebagian dari mereka juga menampilkan foto dan video seksual yang tak layak dilihat anak dan ditujukan untuk menarik perhatian.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia mulai bergerak untuk menangani kasus tersebut. KPAI mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila mempunyai informasi yang menyesatkan untuk segera menghubungi polisi dan KPAI di nomor 021-31901446.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu mengatakan kementerian juga tidak tinggal diam.
"Makanya sejak semalam, kami koordinasi dengan internal kami, hari ini sedang proses untuk penutupan akun di Twitter itu dengan terlebih dahulu koordinasi dengan perwakilan Twitter di Indonesia," kata Ismail kepada Suara.com, Senin (25/1/2016).
Ketika ditanya berapa akun propaganda gay untuk anak remaja yang sudah teridentifikasi Kominfo, Ismail mengatakan belum ada data pasti.
Kepala Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda meminta aparat penegak hukum, khususnya Pori, untuk menyelidiki dan menindak pihak-pihak yang propaganda gay di kalangan anak di media sosial.
"Apabila terindikasi ada anak di bawah umur, maka KPAI bersama KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), sekolah yang terlibat dan lembaga terkait akan melakukan rehabilitasi kepada anak - anak tersebut," kata Erlinda kepada Suara.com, Minggu (24/1/2016).
Jika penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan polisi, KPAI meminta Kominfo untuk menutup situs dan akun tersebut.
Propaganda gay terhadap anak-anak, kata Erlinda, merupakan kejahatan berat dan tindakan pidana. Oleh karena itu, kata dia, wajib diperangi.
"Kami sangat mengutuk apa yang telah di-share oleh salah satu akun yang menampilkan foto dan video seksual yang tidak layak dilihat dan ditujukan untuk menggaet anak remaja dan itu semua merupakan pelanggaran pidana (UU Pornografi)," kata Erlinda.
