Suara.com - Sejumlah Menteri Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas penanganan kemiskinan. Rapat digelar di Kantor Wapres di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Mereka yang rapat di ataranya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Wapres sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin rapat pleno tersebut.
Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan data terkini menunjukkan tingkat kemiskinan September 2014 ke September 2015 meningkat diikuti dengan membukukan ketimpangan, utamanya ketimpangan di perkotaan yang semakin melebar.
"Salah satu penyebab ketimpangan adalah dalam akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dasar dan pertumbuhan kesejahteraan yang tidak merata akibat perbedaan kualitas pekerjaan," kata Bambang.
Salah satu upaya mengurangi ketimpangan terhadap akses pelayanan dasar adalah melalui peningkatan efektivitas anggaran kementerian dan lembaga yang dialokasikan ke kabupaten/kota yang paling membutuhkan.
Bambang menjelaskan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan pemerintah memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Hanya saja peningkatan harga bahan makanan pokok khususnya beras memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin yang akhirnya meningkatkan angka kemiskinan.
"Karena itu upaya mengatasi kemiskinan juga harus disertai dengan langkah yang konkrit dalam mengendalikan harga-harga bahan makanan pokok," ujar Bambang. (Antara)
