Suara.com - Juru Bicara Presiden RI Joko Widodo, Johan Budi SP menegaskan bahwa Jokowi sangat mendukung untuk menguatkan keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut kata Johan sudah jelas tercermin dalam kebijakan Presiden.
"Anggaran untuk KPK ditambah menjadi RP1,2 Triliun, bukan miliar ya. Ini menurut saya komitmen Pak Jokowi untuk memberantas korupsi," kata Johan Budi di Cikini Mentemg, Jakarta Pusat, Senin(8/2/2016).
Selain anggaran yang ditambah jumlahnya pada tahun ini, bentuk lain terbuktinya Jokowi mendukung KPK adalah dengan mempercayakan KPK untuk melakukan penelusuran terhadap rekam jejak para menterinya.
Di mana kata Johan, pada waktu itu, para bakal calon menteri yang mendapat nilai merah tidak dipilih oleh Jokowi berdasarkan rekomendasi KPK.
"Seorang presiden rela untuk mendengar second opinion yakni suara dan masukan dari KPK. Untuk memilih eselon satu juga, Presiden melibatkan KPK. KPK saat pemerintahan Jokowi jadi mitra yang strategis," kata mantan juru bicara KPK tersebut.
Sementara itu, mantan Koleganya di KPK, Bambang Widjojanto, tidak sepenuhnya menyetujui pandangan Johan. Menurut Bambang, yang perlu dilihat adalah tidak hanya karena adanya peningkatan anggaran, tetapi juga harus dibandingkan dengan besaran lembaga penegak hukum yang lainnya.
"Itu sebuah sejarah, tapi setelah pilih Menteri itu, Jokowi tidak lagi mengikutsertskan KPK dalam memilih penegak hukum. Dan untuk anggaran yang meningkat memang perlu diapresiasi. Tetapi kalau bandingkan dengan KPK dengan lembaga lain, di situ baru kita tahu komitmennya, apakah kuatkan KPK atau tidak," kata mantan pimpinan KPK tersebut.
