Suara.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2/2016). Di rapat itu, Jokowi menekankan agar tata kelola anggaran dilakukan langsung oleh menteri
Rapat itu membahas tiga agenda besar, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Rercana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Soal RKP 2017, saya ingin agar ada perubahan total. Artinya Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan kepada bawahan, seperti Dirjen, Direktur. Arah dipegang penuh oleh Menteri itu, sehingga bawahan hanya memberikan perincian, tetapi kebijakan anggaran dipegang Menteri," kata Jokowi membuka rapat.
Jokowi mencontohkan, seringkali di menteri membagi rata anggaran negara kepada bawahannya, mulai Dirjen, Direktur bahkan sampai ke tingkat Sub Direktorat hingga seksi-seksi di bawahnya.
Sehingga anggaran habis tanpa prioritas kerja. Seharusnya setiap kementerian mempunyai prioritas sehingga anggaran dialokasikan sesuai program yang terukur.
"Jangan sampai setiap seksi harus ada anggarannya, ada kegiatannya, itu hanya bagi rata namanya. Kita jadi tidak jelas ke mana fokusnya, harusnya money follow program. Kita harus punya fokus, prioritas," tegas dia.
Jokowi mengingatkan, agar kementerian tidak lagi menerapkan money follow function. Tetapi money follow program.
"Artinya selama ini kita selalu, misalnya di Kementerian PU ada anggaran Rp100 Triliun, di PU ada 11 Dirjen, dan langsung semua Dirjen diberi anggaran, lalu dibagi lagi uangnya dari Dirjen ke Direktur, dibadi lagi ke Kasubdit, dibagi ke Kepala Seksi, ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada," kata dia.
"Sama, di semua Kementerian seperti itu, tidak perlu yang namanya setiap Dirjen dan lain-lain ada anggarannya. Itu tidak perlu, itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas kemana. Jadi yang jelas, money follow program, program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat. Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang," tutup Jokowi.
