Sekolah Anak-anak Kalijodo Sudah Dijamin Pemerintah

Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat ‎memastikan pemerintah tidak akan menelantarkan anak-anak sekolah setelah Kalijodo ditutup dan direlokasi ke rumah susun.

"Mereka akan direlokasi ke rusun,‎ kemudian kami akan fasilitasi bantu pendidikan anak-anak warga Kalijodo. Kalau mereka tetep sekolah ‎yang lama, kami sediakan bus sekolah untuk mengantar mereka," kata Djarot saat ditemui di sela-sela acara peringatan Hari Sampah Nasional di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta‎, Minggu (21/2/2016).

Rusun yang disediakan buat mantan warga Kalijodo yang memiliki KTP Jakarta, antara lain di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Bus-bus sekolah yang disediakan pemerintah, nanti tidak akan memungut biaya kepada para siswa.

Djarot mengatakan sejak proses relokasi, pemerintah akan membantu warga. Misalnya, dengan menyediakan bus dan truk untuk membawa warga dan barang mereka ke rusun.

"Kami akan betul-betul memberikan pelayanan kepada mereka untuk pindah, kami akan segera fungsikan kawasan itu untuk ruang terbuka hijau," ujar dia.

‎Sedangkan para pekerja seks komersial yang selama ini mencari penghidupan di Kalijodo juga tidak akan ditelantarkan. Pemerintah menawarkan kepada mereka pelatihan kerja agar beralih profesi.

Tapi, kalau para PSK menolak dan memilih pulang ke kampung halaman, pemerintah akan memfasilitasi dengan memberikan ongkos transportasi.

"Untuk pekerja malam akan kami latih, kalau mereka mau beralih profesi kami fasilitasi, pelatihan disiapkan termasuk penempatan. Kami sudah kerjasama dengan Kemensos, kalau mereka mau pulang kampung bilang ke kami, akan difasilitasi, kami beri ongkos," kata dia.

Djarot mengatakan kawasan Kalijodo akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau. Proses penertiban daerah ini, katanya, telah melewati prosedur, mulai dari sosialisasi, penawaran ganti rugi, dan sekarang penerbitan surat perintah pertama untuk pengosongan lahan. Kalau tetap menolak, akan diberi SP 2, bila menolak lagi, dilayangkan SP 3. Dan terakhir, bongkar paksa.

"Kami berharap bagi warga yang memiliki KTP DKI segera melapor untuk mendapatkan rusun, paling lambat tanggal 28 bulan ini," kata Djarot.