Suara.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) membahas pemberantasan narkoba dan program rehabilitasi korban penyalahgunaan karkoba di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/2/2016). Kepada para Menteri terkait serta Polri dan BNN, Jokowi menekankan perlunya terobosan besar dalam pemberantasan narkoba.
Menurut Jokowi, Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba dan ada tindakan ekstra dalam penanganannya.
"Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, lebih berani, yang lebih gila lagi, lebih komprehensif dan dilakukan secara terpadu," kata Jokowi mengawali ratas.
Jokowi mengingatkan kepada semua penegak hukum termasuk kementerian dan lembaga agar membuang ego sektoral dalam pemberantasan narkoba ini. Semua harus turun berperan aktif.
"Karena ini (narkoba) menurut saya rangking pertama masalah besar kita," ujar dia.
Dia juga memerintahkan kepada aparat penegak hukum, Polri dan TNI dan lembaga terkait seperti bea cukai untuk menjaga ketat penyelundupan narkoba di sejumlah pintu-pintu masuk Indonesia. Seperti pelabuhan, bandara dan lainya.
"Tutup semua celah penyelundupan yang berkaitan dengan narkoba, di pintu-pintu masuk baik di pelabuhan maupun di bandara. Maupun di pelabuhan kecil yang ada di negara kita," tegas dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Polri dan BNN untuk melakukan sidak ke lembaga pemasyarakatan minimal sebulan dua kali. Sebab lanjut Jokowi, Lapas justru transaksi narkoba bebas beredar bahkan tempat aman untuk mengendalikan peredaran barang haram tersebut.
"Secara rutin mungkin bisa sebulan dua kali, setiap bulan sekali Lapas harus dicek secara mendadak oleh BNN dengan Polri. Karena menurut saya peredaran di situ mungkin lebih dari 15 persen peredaran yang ada," tandasnya.
Ratas ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah Indarwangsa dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
