Dua Menteri Berseteru, Fadli Zon Sindir Jokowi Tak Baca Berita

Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan perseteruan antara dua menteri kabinet yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal Blok Masela, berawal dari ketidaktegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dinilai Fadli bisa memberikan sinyal buruk kepada investor asing.

"Saya mengatakan ini masalah kepemimpinan. Ini kan urusan lima menit selesai kok. Dan selama ini terlalu bertele-tele sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak penting.  Ini memberikan sinyal yang kurang baik bagi publik dan investor," ujar Fadli dalam diskusi bertema 'Menteri Ribut Bikin Ribet ' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (5/2/2016).

Menurutnya perseteruan semacam ini tidak pernah ada pada pemerintahan era orde baru maupun era reformasi.

"Apa yang sedang terjadi saat ini terkait perseteruan seharusnya tidak seharusnya terjadi dan mencuat publik, tidak pernah ada saat Orba dan reformasi," ucapnya.

Adapun perseteruan kedua menteri tersebut, imbuh Fadli, membuktikan bahwa Presiden Jokowi tidak memperhatikan pertimbangan menteri dalam hal kebijakan. Dirinya mencontohkan soal ketidaktahuan presiden terkait pembelian pesawat Airbus A350 yang sempat menjadi perdebatan pada tahun lalu.

"Contoh pada 14 agustus 2015 (Pidato Kenegaraan di DPR), Jokowi datang ke DPR baca pidato, saya tanya bagaimana soal Airbus 350, dijawab tidak tahu, malah melemparkan ke Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla). Jadi presiden tidak tahu apa yang terjadi, tandanya presiden tidak baca (laporan atau berita) harusnya presiden tahu apa yang terjadi," kata Fadli.

Lebih lanjut, dirinya melihat perseteruan antara Rizal Ramli dan Sudirman Said merupakan permasalahan internal yang harus diperbaiki.

"Jadi kalau saya melihat ini juga masalah manajemen. Menurut saya lebih baik presiden fokus dulu membenahi manajemen pemerintahan yang dibereskan. Presiden bangun tidur harusnya baca (laporan atau berita), saya denger nggak membaca. Kalau nggak membaca bahaya. Presiden harus membaca apa yang terjadi," ungkapnya.