Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan mengawasi semua aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk yang dikelola Bank DKI, PT. Jakpro, PD Pasar Jaya, Dharma Jaya, PT. Food Tjipinang. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi korupsi.
"Kan banyak sekali (aset) termasuk Jakarta Tourisindo, Sarana Jaya, ini kan fungsi untuk pengawasan, pengawasan kan bisa kita lakukan. Saya juga sampaikan, kita betul awasi, kita ingin kita bersih betul, tidak boleh korupsi, gratifikasi dan sebagainya," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (21/3/2016).
Djarot meminta semua pimpinan badan usaha milik daerah aktif mengawasi aset masing-masing.
"Sekarang bagaimana BUMD? Ya sama, mereka juga kan digaji besar di situ. Termasuk keberadaan komisaris, jangan hanya namanya doang tapi aktif juga mengawasi mengendalikan pengelolaan BUMD. Iya dong tidak boleh sembarangan (kelola aset daerah)," katanya.
Djarot mengatakan sebenarnya pengawasan ketat sudah dilakukan, terutama sejak 2015. Namun, salah satu kekurangan utama dari pengelolaan keuangan negara yang disorot Badan Pemeriksa Keuangan yakni soal manajemen aset.
"Katanya itu ada sudah dirilis tentang sistem informasi aset (SIA), saya minta masyarakat juga lapor ke kami. Makanya ada aset yang tidak dikelola, dibiarkan terlantar tidak jelas kepemilikannya padahal milik DKI, maka lapor ke kami," kata dia.
"Kebanyakan kelemahan kita pada manajemen aset sehingga sulit bisa mencapai opini pajak tanpa pengecualian. Lemahnya di sini, inilah yang harus kita sentuh dan perbaiki," Djarot menambahkan.
