Infografis
Suara.com - Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik yang luar biasa pedas terhadap penegakan hukum saat ini. Ia menuding ada praktik tebang pilih, di mana kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sengaja dicari-cari kesalahannya, sementara kasus korupsi yang jauh lebih besar justru dibiarkan lolos.
Sindiran keras ini ia sampaikan dalam acara talkshow "Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia" di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Menurut Djarot, ada tren berbahaya di mana pihak-pihak yang kritis terhadap penguasa kini menjadi target kriminalisasi.
"Yang mengkritik, yang berbeda dikiriminalkan, cari cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara," kata Djarot.
Ia pun secara spesifik menunjuk dua kasus yang menurutnya menjadi contoh nyata dari praktik ini.
"Kemarin terjadi kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto cari sampai ketemu, masukkan penjara," kata Djarot.
Djarot kemudian membandingkan penanganan kedua kasus tersebut dengan skandal-skandal lain yang menurutnya jauh lebih besar namun seolah tak tersentuh hukum. Ia menggunakan perumpamaan yang sangat menohok.
"Kasus yang besar, seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat, kasus blok Medan banyak banget kasus yang segede-gede gajah seperti itu. Kasus korupsi segede gajah lewat, seperti pepatah gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu diseberang pulau kelihatan," kata Djarot.
Dalam pidato awalnya, Djarot juga mengingatkan para kader tentang pentingnya cara-cara yang benar dalam meraih kekuasaan dan kekayaan, seolah menyindir kondisi politik saat ini.
Baca Juga: Sebut Tom Lembong dan Hasto Hanya Dicari Kesalahan, PDIP: Banyak Kasus Segede Gajah Lewat
"Sah sah saja apabila seseorang menginginkan kekuasaan, boleh, orang pingin kaya boleh, tapi cara untuk memperoleh kekuasaan harus benar jangan sampai memperoleh kekuasaan dengan cara yang menyimpang apalagi dengan merekayasa konstitusi, apalagi dengan menekan dan mengintimidasi siapapun yang tidak setuju dengan penguasa saat ini," tutur Djarot.
