Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak masalah kalau banyak pihak yang menyebut atau memberi julukan Gubernur Agung Podomoro.
Penyebutan Gubernur Agung Podomoro tidak terlepas dari kebijakan Ahok yang memanfaatkan biaya pihak swasta untuk merealisasikan program-program pembangunan Jakarta. Mulai dari program corporate social responsibility (CSR) hingga kewajiban tambahan pengembang.
"Terserah. Yang penting saya melakukan Gubernur DKI secara konstitusi. Terserah, mau ngeledek saya Gubernur Podomoro, terserah. Yang penting dia lebih kooperatif, kenapa nggak?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Ahok mengakui kalau dirinya memiliki kedekatan dengan petinggi Agung Podomoro. Sehingga tak masalah jika disebut sejumlah pihak sebagai Gubernur Agung Podomoro.
Beberapa kontribusi Agung Podomoro untuk Jakarta antara lain, pembangunan Rumah Susun, ruang publik terpadu ramah anak, jalan layang non-tol Pluit, gedung parkir Polda Metro Jaya, hingga reklamasi Pulau G oleh anak usaha Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudera (MWS).
Untuk pelaksanaan izin reklamasi Pulau G sendiri berdasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudera.
"Kamu mau sebut apa juga boleh. Saya bapak Reklamasi, ada yang bilang begitu, terserah. Reklamasi kenapa? Nggak ada yang jelek kok. Ali Sadikin juga reklamasi. Kamu kira Ancol bukan reklamasi?" kata Ahok.
