Djarot dan Ahok Beda Pendapat Soal Staf Khusus, Ada Apa Ini?

Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak pernah punya staf khusus seperti Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya 10 tahun tidak ada staf khusus. Karena saya percaya sama birokrasi. Kami manfaatin betul birokrasi. Kami tidak pernah tergantung pada staf-staf khusus seperti itu," kata Djarot setelah salat Jumat di Masjid Al Falah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Menurut Djarot orang yang mengerti masalah pemerintahan dan kemasyarakatan serta pembangunan adalah birokrasi.

"Bukan staf khusus ya. Staf khusus itu tugasnya hanya kasih masukan saja, tapi selama ini saya tidak. Dengan cara itu pengambilan keputusan tersebut kita betul-betul tidak pada satu orang. Saya mah no," kata Djarot.

Djarot mengatakan kalau kepala daerah memerlukan staf khusus atau tenaga ahli, bisa mengambil dari bawahan di pemerintahan.

"Contoh saya mengambil staf khusus untuk mendampingi membangun perpustakaan khusus Bung Karno (waktu di Blitar) karena disainnya khusus, orang arsitektur yang mengerti betul sejarah saya ambil, saya ambil orang Jakarta lho, profesor Gunawan, orang UI, kenapa? Karena dia tahu persis," kata Djarot.

"Jadi kami ambil khusus untuk membantu, karena kami ngga ada kemampuan itu. Sebagai wagub pun tidak ada (staf khusus). Anda boleh lihat tidak ada. Saya percaya sama birokrasi, karena mereka sudah pengalaman," kata Djarot menambahkan.

Menurut Djarot kalau birokrasi dirasakan Ahok masih kurang baik, maka diperlukan peran seorang pemimpin untuk mengubahnya.

"Kalau seumpama di masa lalu birokrasi pikirannya masih malas, korup, dan sebagainya ya tugas kami dong untuk bisa nata, bangun mentalnya dan moralnya. Tidak semua birokrasi jelek lho, banyak yang bagus. Banyak yang kerja keras lho," katanya.

Pernyataan Djarot agaknya menyindir Ahok.

Siang tadi, Ahok mengatakan punya belasan staf, tetapi status mereka bukan staf pribadi resmi atau yang dibayar pemerintah.

"Saya tidak ada staf pribadi sebenarnya, tapi saya punya belasan staf. Sakti, Michael, Melva, dan lain-lain," ujar Ahok.

Begitu juga dengan Sunny Tanuwidjaja yang belakangan ini namanya sering disebut setelah mantan Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi ditangkap KPK karena diduga menerima uang suap sebesar RP2 miliar dari bos PT. Agung Podomoro Land (Tbk) terkait pembahasan dua raperda.

Ahok mengatakan Sunny merupakan staf magang yang tidak dibayar. Sunny merupakan mahasiswa doktoral di Department of Political Science, Northern Illinois University. Sunny magang di Balai Kota untuk mengkaji cara kerja Ahok selama memimpin Jakarta dan mempelajari gaya politik Ahok. Sunny juga pernah tercatat sebagai peneliti di lembaga Centre for Strategic and International Studies Jakarta.

"Kalau Sunny lebih banyak kasih advice (nasihat) politik karena dia CSIS. Ini bahasa kampung saya, kalau bodoh nurut kalau pintar ngajar. Jadi saya sama staf saya sederhana, kalau anda lebih pintar ajarin saya kalau lebih bodoh saya ajarin," kata Ahok.

Sunny sekarang dicekal imigrasi atas permintaan KPK.