Suara.com - Program Manager International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Khoirun Nikmah, meminta kepada pejabat negara Indonesia yang namanya terseret skandal Panama Papers, untuk bisa mengundurkan diri dari jabatannya. Nikmah pun mencontohkan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, menyusul desakan puluhan ribu warganya terkait bocornya dokumen Panama Papers.
"Kalau dia pejabat publik, harusnya dia bisa mencontoh PM Islandia. Harus mengundurkan diri," kata Nikmah, dalam konferensi pers Forum Pajak Berkeadilan bertajuk "Panama Papers: Terkuaknya Fenomena Gunung Es Kejahatan Pajak", di kantor Transparency Internasional Indonesia (TII), Jalan Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2016).
Selain pejabat negara, menurutnya para pengusaha Indonesia yang namanya juga terdaftar dalam firma hukum Mossack Fonseca, harus segera menutup penyimpanan hasil kekayaannya di luar negeri.
"Kalau pengusaha, kalau niatnya untuk menghindari pajak, ya harus ditutup. Jadi, niat baik itu harus ditunjukkan dengan tindakan," kata dia.
Selain itu, Nikmah juga mendesak pemerintah untuk bisa mengusut asal-usul kekayaan dari nama-nama pejabat dan pengusaha yang tercatat dalam dokumen Panama Papers tersebut.
"Harus juga diusut dari mana hasil uangnya, asal-usul (dari) mana kekayaan itu didapat," kata dia.
Sebelumnya diketahui, sejumlah besar data klien firma hukum Mossack Fonseca diperoleh jurnalis, yang kemudian mencuat dengan nama skandal The Panama Papers. Data tersebut memuat nama-nama tidak saja taipan maupun perusahaan, namun juga pejabat di sejumlah besar negara, yang datanya antara lain didapat oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional.
Adapun nama sejumlah pejabat Indonesia yang diduga masuk dalam dokumen Panama Papers, sebagaimana pemberitaan sejumlah media, di antaranya adalah politisi Partai Nasdem Jhony G Plate, politisi Golkar Airlangga Hartarto, juga pengusaha Sandiaga Uno yang belakangan diketahui hendak maju menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta.
