Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal memanggil Direktur Utama PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap pembahasan Raperda soal reklamasi.
"Penyidik membatalkan pemanggilan kepada Richard Halim Kusuma," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Kamis (14/4/2016).
Meski demikian, menurut Priharsa penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Richard pada pekan depan.
Priharsa menjelaskan alasan penyidik batal melakukan pemeriksaan terhadap Richard lantaran pihaknya berkonsentrasi untuk mendalami pihak yang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang beraroma suap.
"(Penyidik) ingin fokus dulu untuk mendalami detail usulan Raperda dari pemerintah provinsi DKI Jakarta dan landasan-landasan hukum serta kebijakan terkait zonasi dan tata ruang," beber Priharsa.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK. Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.
Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial. Seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.
Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi 5 persen. (Antara)
