- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta kepolisian proaktif mengusut kelalaian Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin (14/9/2026).
- Aparat penegak hukum dapat langsung memeriksa pihak terkait karena kasus keracunan ini bukan merupakan delik aduan.
- Kemenkes mencatat lebih dari 53.000 orang telah menjadi korban keracunan yang terjadi secara periodik setiap bulannya.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian bisa lebih proaktif menindak jika terjadi kelalaian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan siswa sekolah keracunan.
Ia menilai, seharusnya aparat tidak perlu menunggu adanya laporan soal keracunan MBG baru bergerak.
"Saya tentu berharap sebetulnya pihak aparat penegak hukum untuk bisa proaktif ya, tidak menunggu adanya laporan masuk," kata Charles di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Ia mengatakan, memang sudah ada beberapa pihak yang membuatkan laporan terkait permasalahan MBG.
"Beberapa kejadian di contohnya di Sumatera Utara, di Karo, keluarga korban sudah memasukkan laporan ke pihak kepolisian. Kalau saya tidak salah, di Toraja juga sudah ada yang melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum," ujarnya.
Namun ia mengingatkan jika aparat sebenarnya bisa bergerak sendiri dalam menindak.
"Tetapi menurut saya, pihak aparat penegak hukum bisa berjalan sendiri karena ini kan deliknya bukan delik aduan. Jadi pihak APH bisa melakukan pemeriksaan terhadap apa pihak-pihak terkait, baik itu SPPG maupun pihak Badan Gizi Nasional ya, untuk bisa memberikan keadilan bagi para korban yang sudah mengalami keracunan," katanya.
Di sisi lain, ia menyinggung kasus keracunan akibat MBG yang jumlahnya telah mencapai 53.000 orang. Untuk itu, harus ada tindakan serius untuk menangani masalah tersebut.
"Karena sampai hari ini, sampai hari ini sudah lebih dari 53.000 orang yang menjadi korban keracunan. Ini data data surveillance dari Kementerian Kesehatan ya, sehingga ini data sudah pasti valid ya, diambil dari dinas-dinas kesehatan yang ada di daerah-daerah," ujarnya.
"Dan kalau kita mengacu pada data yang saya lihat, saya sempat baca, ya kasus ini tidak hanya terjadi di bulan Agustus saja, tetapi memang secara periodik hampir setiap bulan angkanya kurang lebih sama, entah 3.000, 4.000, 5.000," sambungnya.