RTI Dorong Penggunaan "Big Data" untuk Menentukan Kebijakan

Pebriansyah Ariefana

Kamis, 21 April 2016 | 10:34 WIB
RTI Dorong Penggunaan "Big Data" untuk Menentukan Kebijakan
Yanuar Nugroho, Luis Crouch (RTI), dan Derval Usher (Pulse Lab Jakarta) hadir di International DRD Forum 2016, sebagai keynote speakers daam forum RTI. (dokumen RTI)

Suara.com - Lembaga nirlaba independen, Research Triangle Institute (RTI) mendorong pemerintah menggunakan kumpulan data atau big data dalam membuat kebijakan. Agar kebijakan itu sesuai dengan fakta.

RTI mencatat sebanyak 90 persen data telah dihasilkan di dunia dalam dua tahun terakhir. Sehingga masa depan Indonesia akan dibentuk oleh big data dan aplikasinya pada berbagai macam aspek kehidupan masyarakat.

Sementara kemajuan Indonesia pada dekade mendatang bergantung pada organisasi-organisasi yang berkerja bersama pemerintah dalam memanfaatkan, memproses, serta menganalisis informasi digital yang berbasis data, untuk pengambilan kebijakan. Ini bisa juga disebut dengan istilah Data Revolution for Development (DRD).

"Data semakin memberikan pengaruh, setiap harinya. Semakin besar kemiskinan dan ketidaksetaraan, semakin banyak potensi manfaat yang didapat dari data. Namun, data juga dapat memberikan dampak negatif dalam meningkatkan ketidaksetaraan, dan dapat pula menyesatkan. Jadi, potensi yang dapat dihasilkan oleh data sangatlah besar," ujar Chief Technical Officer International Development Group RTI International, Luis Crouch dalam pernyataannya.

Research Triangle Institute (RTI) menjadi tuan rumah dalam forum internasional Data Revolution for Development. Acara ini digelar di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta, Rabu (20/4/2016) kemarin. Forum internasional ini dihadiri pengambil kebijakan, data scientist, pemerintah, dan perwakilan dari sektor swasta. Crouch menjelaskan Indonesia bisa menggunakan big data dalam isu-isu tentang pembangunan.

Dalam forum ini RTI memperkenalkan para individu dan organisasi yang inovatif dan bergerak di bidang DRD, di Indonesia. Selaini itu membentuk kelompok inti yang terdiri dari para inovator untuk berkolaborasi di masa mendatang

Sementara, Deputi Bidang Kajian & Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho menekankan tanpa data, tidak mungkin pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan fakta.

“Dan tanpa kebijakan yang diambil berdasarkan fakta di lapangan, pemerintah tidak dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta tidak mampu mengatasi masalah kompleks yang akan dihadapi dunia pada masa mendatang,” kata dia.

Dalam hitungan menit, masyarakat Indonesia menghasilkan data berharga yang menyoroti interaksi antara satu teknologi dengan lainnya, sehingga memungkinkan untuk melakukan riset sosial yang mendalam, berskala besar, dan berdampak tinggi. Tentunya hal itu harus didukung oleh keterampilan, dukungan, dan keahlian untuk membedah data.

Sekadar informasi, RTI adalah sebuah lembaga nirlaba independen yang memberikan jasa penelitian, pengembangan dan teknis untuk para klien dari kalangan pemerintahan dan komersial di seluruh dunia. RTI mempunyai misi meningkatkan kondisi manusia dengan menerapkan ilmu pengetahuan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ridwan Kamil: Pembangunan Infrastruktur Indonesia Masih Lambat

Ridwan Kamil: Pembangunan Infrastruktur Indonesia Masih Lambat

Bisnis | Kamis, 21 April 2016 | 03:34 WIB

Terlalu Sektoral, Banyak Pembangunan di Indonesia Tak Efektif

Terlalu Sektoral, Banyak Pembangunan di Indonesia Tak Efektif

Bisnis | Rabu, 20 April 2016 | 14:19 WIB

Bappenas Ancam Tunda Proyek yang "Nggak Jelas"

Bappenas Ancam Tunda Proyek yang "Nggak Jelas"

Bisnis | Rabu, 20 April 2016 | 13:12 WIB

Musrenbangnas 2016 Bahas Pembangunan Infrastruktur

Musrenbangnas 2016 Bahas Pembangunan Infrastruktur

Bisnis | Rabu, 20 April 2016 | 11:38 WIB

Bertemu Jokowi, WNI di London Tanyakan Promosi Kuliner Indonesia

Bertemu Jokowi, WNI di London Tanyakan Promosi Kuliner Indonesia

News | Rabu, 20 April 2016 | 08:54 WIB

Kesenjangan Tertinggi dan Terendah Ada di Provinsi Ini

Kesenjangan Tertinggi dan Terendah Ada di Provinsi Ini

News | Senin, 18 April 2016 | 15:50 WIB

Ini yang Membuat Angka Ketimpangan di Indonesia Menurun

Ini yang Membuat Angka Ketimpangan di Indonesia Menurun

Bisnis | Senin, 18 April 2016 | 14:11 WIB

BPS Klaim Ketimpangan Kaya dan Miskin Turun Tipis

BPS Klaim Ketimpangan Kaya dan Miskin Turun Tipis

Bisnis | Senin, 18 April 2016 | 13:17 WIB

Dulu Menteri Desa Tak Dilirik, Kini Jadi Incaran Partai, Kenapa?

Dulu Menteri Desa Tak Dilirik, Kini Jadi Incaran Partai, Kenapa?

News | Minggu, 17 April 2016 | 18:46 WIB

Bank Dunia Akui Penghindaran Pajak Timbulkan Kemiskinan

Bank Dunia Akui Penghindaran Pajak Timbulkan Kemiskinan

Bisnis | Jum'at, 15 April 2016 | 14:36 WIB

Terkini

Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda

Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 15:30 WIB

Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara

Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 15:26 WIB

Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran

Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 15:19 WIB

Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa

Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 15:13 WIB

Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan

Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 15:08 WIB

Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain

Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 15:04 WIB

Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!

Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 14:59 WIB

Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas

Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 14:49 WIB

Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan

Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 14:31 WIB

Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi

Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 14:28 WIB