Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini telah melakukan penyerapan anggaran pada APBD DKI tahun 2016 hingga 13,85 persen sepanjang triwulan pertama. Hingga tanggal 22 April 2016 pemprov DKI sudah melakukan belanja Rp8,3 triliun dan didominasi belanja tidak langsung.
"Sekarang itu 13,86 persen (penyerapan). Jauh ya kalau dibandingkan tahun 2015 (penaikannya). Sekarang sudah sampai Rp8 trilun," ujar Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Michael Rolando di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Michael mengatakan pada tahun 2015 lalau dengan priode yang sama penyerapan anggaran DKI hanya 256 persen atau hanya Rp1,526 triliun.
Terkait data yang ada di Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu menyatakan penyerapan APBD DKI masih nol persen. Terkait hal tersebut dikatakan Michael karena ada kesalahan teknis pemprov DKI dalam hal ini BPKAD dalam mengimput data.
"Ini perkara diinput saja," katanya.
Belanja tidak langsung hingga 22 April 2016 mencapai Rp5,633 triliun, dan belanja langsung mencapai Rp2,674 triliun. Sedangkan pada 22 April 2015 belanja tidak langsung hanya Rp1,092 triliun dan belanja langsung mencapai Rp434 miliar.
"Masih belanja tidak langsung masih dominan. Belanja langsung itu kan percepatan, nanti setelah lelang-lelang itu tinggal realisasi pekerjaan, nanti kita tinggal bayar," jelas dia.
Ia menjelaskan penyerapan anggaran sering kali melambung tinggi menjelang akhir tahun anggaran. Hal ini dikarenakan pembayaran barang dan jasa baru dapat dilakukan setelah adanya tagihan.
"Deket akhir tahun baru tagih 100 persen. Kalau penyediaan barang jasa cepet pengerjaan jasa bisa cepet. Perilakunya (penyedia barang dan jasa) diakhir tahun melonjak, karena perilaku penyedia mereka meminta diakhir tahun," katanya.
TERPOPULER
