Serangan Udara Hancurkan Rumah Sakit di Suriah, 27 Orang Tewas

Suara.com - Sejumlah serangan udara menghancurkan sebuah rumah sakit di Aleppo, Suriah, dan menewaskan sedikitnya 27 orang, pada Rabu (27/4/2016) waktu setempat. Sementara itu, pada Kamis (28/4/2016), Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan, 31 orang tewas dalam serangan udara yang dilancarkan ke sejumlah kawasan di kota tersebut.

Sejumlah anak dan tiga orang dokter menjadi korban dalam serangan ke rumah sakit Al Quds di Aleppo. Atas insiden tersebut, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyerukan agar Rusia dan Amerika Serikat benar-benar menegakkan gencatan senjata yang telah disepakati.

Pertempuran enam hari di Aleppo, yang terbelah dua, antara kawasan yang dikuasai pasukan pemerintah dengan kawasan yang dikuasai pemberontak, telah menewaskan sekitar 200 orang. Dua pertiga korban berasal dari kubu pemberontak, demikian disampaikan Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah.

"Kehancuran yang terjadi 24 hingga 48 jam terakhir di Aleppo membahayakan arus masuk bantuan bagi jutaan warga Suriah," kata kepala satuan tugas pemberian bantuan PBB, Jan Egeland.

PBB berniat menggelar perundingan di Jenewa, Swiss, dalam rangka mengakhiri perang saudara yang telah menewaskan lebih dari 250 ribu orang tersebut. Namun, perundingan tersebut terancam batal, pasalnya, gencatan senjata yang sudah disepakati berbagai pihak berulang kali dilanggar.

Di lapangan, bisa dikatakan hampir tak ada gencatan senjata sama sekali.

"Di manapun anda berada, anda mendengar ledakan mortir, tembakan dan suara pesawat terbang," kata Kepala Komite Internasional Palang Merah Aleppo Valter Gros.

"Tidak ada satupun kawasan yang tidak dilanda pertempuran. Orang-orang ketakutan dan tidak seorangpun tahu bagaimana nasib mereka," sambungnya.

Sumber militer Suriah mengklaim tidak mengerahkan pesawat ke lokasi pertempuran, apalagi ke rumah sakit. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia, yang mengerahkan pesawat tempurnya untuk membantu pemerintah Suriah, belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar. (Reuters)