Suara.com - Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali 17 Mei mendatang. Untuk memilih ketua umum baru itu, Golkar merogoh kocek dalam-dalam sampai Rp70 miliar.
"Estimasi biaya Munaslubnya mencapai Rp70 miliar," kata Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar, Laurens Siburian usai berkonsultasi dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jalan Rasuna Sakd, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).
Menurut Laurens, dana sedemikian besat tersebut akan diatur oleh Penyelenggara Munaslub, termasuk asal usul dana itu.
Sebenarnya untuk menopang dana sebesar itu, pihak penyelenggara Munaslub memutuskan setiap calon ketua umum wajib memberikan uang sebesar Rp1 miliar. Sehingga tidak perlu mengambil dana dari kas partai.
Namun rencana tersebut terancam batal. Karena KPK sudah meminta agar langkah tersebut tidak dijalankan.
Alasan yang terlibat adalah penyelenggara negara menjadi kekuatan KPK dibalik saran tersebut. Pasalnya, kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi atau hadiah akan muncul jika langkah tersebut terus dijalankan.
"Kalau kata KPK Rp1 miliar itu tidak boleh, dibatalkan karena baik calon yang akan dipilih itu kan penyelenggara negara seperti anggota DPR maupun yang punya suara bisa juga dia anggota DPR, bupati, gubernur, walikota. Jadi yang memberi dan menerima itu bisa saja pejabat atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, terkait masalah gratifikasi, itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp1 miliar di Munslub ini," kata Laurens.
