Suara.com - Usai menjalani fit and proper test bakal calon gubernur Jakarta yang diselenggarkan DPP PDI Perjuangan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan dirinya ditanya penguji mengenai gaya kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Tadi membicarakan juga tentang style pemerintahan dari petahana, itu kita bicarakan juga dan bagaimana pandangan saya, saya dari segi positif negatifnya ada," kata Yusril di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Sisi positifnya, kata Yusril, Ahok ingin cepat menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Yusril mengapresiasinya. Sedangkan sisi negatifnya, kata Yusril, seringkali Ahok mengabaikan sistem bernegara, hukum, dan kadang-kadang tidak manusiawi.
"Saya memberikan contoh misalnya penggusuran paksa, itu ada dua instrumen hak asasi manusia dari perserikatan bangsa-bangsa, satu malah spesifik bicara mengenai Indonesia. Itu di terima atau diadoupt majelis umum PPP. Tadi intinya mengatakan bahwa penggusuran paksa itu adalah pelanggaran ham berat, dan ini masalah sangat serius," katanya.
"Di samping itu juga pembiayaan masalah penggusuran di Kalijodo misalnya itu kan tidak dibicarakan dengan DPRD, tidak dianggarkan dengan DPRD, tapi ujug-ujug adalah dana kompensasi yang dibayar oleh PT. Agung Podomoro, tidak masuk ke dalam sistem keuangan daerah tapi langsung di bayarkan untuk nambahin uang makan polisi tentara untuk nyewa traktor. Dan kalau seperti ini dijalankan itu bisa rusak sistem bernegara kita ini," Yusril menambahkan.
Usai fit and proper test, Yusril akan menunggu keputusan PDI Perjuangan.
"Ini penjaringan dan semua yang dijaring ini diserahkan ke Ibu Megawati selaku ketua umum dan untuk DKI ini seperti kita sudah sama maklum, adalah kewenangan beliau untuk memutuskan. Jadi apapun yang diputuskan ibu megawati pastilah yang paling baik dan kita harus hormati. Kalau saya yang dipilih ya alhamdulilah, saya tidak dipilih pun alhamdulillah juga," katanya.
