Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui adanya kewajiban membayar uang Rp5 juta yang dibebankan kepada bakal calon gubernur Jakarta yang mendaftar ke PDI Perjuangan sebelum mengikuti tahapan fit and proper test. Uang tersebut, kata Hasto, untuk membiayai tes karena melibatkan para ahli psikologi.
"PDIP sejak dulu gotong royong. Dalam fit and proper test in melibatkan ahli psikologi. Dari situ ada biaya yang diberikan kepada calon," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Dia menambahkan pengenaan biaya tidak hanya diberlakukan untuk pilkada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain.
Hasto mengatakan soal biaya administrasi tersebut masih bisa dibicarakan.
"Ada juga orang kemudian datang, karena potensinya bagus, ya kita gotong royong. Kami akan bantu. Tapi kami hormati bagi yang mengundurkan diri," kata dia.
Kasus ini menjadi sorotan setelah kader Partai Kebangkitan Bangsa Hasniati mengundurkan diri dari karena diminta panitia DPP PDI Perjuangan untuk membayar administrasi sebesar Rp5 juta. Dia mundur karena keberatan dengan aturan tersebut.
"Saya mengundurkan diri karena harus membayar administrasi Rp5 juta. Sementara nggak ada konfirmasi diawal, tiba-tiba disuruh bayar," kata dia di kantor DPP PDI Perjuangan.
Hasniati baru menerima informasi adanya pembayaran administrasi tersebut dari stafnya semalam. Hari ini, bertepatan dengan pelaksanaan fit and proper test di DPP PDI Perjuangan, Hasniati datang untuk konfirmasi. Namun, dia tidak dibolehkan masuk ke ruangan fit and proper test karena tidak mempersiapkan uang.
"Pas di meja registrasi tadi, kalau tidak bayar tidak boleh tanda tangan (daftar hadir)," ujarnya.
Hasniati menyayangkan partai sekelas PDI Perjuangan masih meminta pembayaran untuk mengikuti fit and proper test. Kalau tidak bersedia membayar secara cash, otomatis namanya akan gugur.
"Pantas saja Ahok mundur. Dan jangan salah kalau pejabat pada korupsi, karena partai yang mencetak korupsi itu," ujarnya.
