Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan banyak kepala daerah, seperti Gubernur dan Bupati, yang takut menjalankan program pembangunan karena terkendala ketatnya aturan hukum. Mereka takut terjerat kasus korupsi, sehingga pembangunan di daerah jadi terhambat.
"Kami sekarang dipemerintahan terjadi dilema, ketika sekarang mengurangi banyak aturan, para kepala daerah apa-apa meminta Kepres (keputusan presiden) dalam pembangunan. Dengan Kepres mereka baru berani melanjutkan pembangunan, kalau tidak mereka minta didampingi jaksa," kata Jusuf Kalla dalam acara bedah buku bertajuk 'Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis' di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Menurut dia, pemberantasan korupsi harus tetap digalakkan. Namun penegak hukum juga perlu melihat proses pembangunan. Oleh sebab itu perlu ada batasan-batasan penegakkan hukum supaya tidak menghambat pembangunan.
"Kita harus memberantas korupsi, tapi jangan pemberantasan korupsi itu menyebabkan orang takut bertindak. Sehingga pembangunan terhambat. Kita dukung pemberantasan korupsi, tapi tolong diberi batasan, supaya orang (kepala daerah) tidak takut bertindak," terang dia.
Selain itu, lanjut Kalla, perlu dikedepankan pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian penegakkan hukum tindak pidana korupsi juga perlu transparan.
"Tentu pencerahannya (ditingkatkan), dan kedua transparansinya harus baik. Bagaimana mencegahnya dan bagaimana memulihkan kerugian negara kalau itu terjadi," tandas dia.
