Suara.com - Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah untuk tidak melakukan intervensi terkait kebebasan berekspresi, berserikat dan berpendapat.
Hal ini diutarakan menyusul maraknya rangkaian penangkapan, pelarangan, pembubaran paksa, hingga intimidasi terhadap hak warga untuk berkumpul dan berekspresi, yang belakangan antara lain berbau isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Walhi menganggap situasi seperti sekarang ini harus disikapi dan dilihat dari hak secara positif, di mana negara harus hadir, harus melakukan intervensi, misalnya (terkait) hak atas air, hak makan. Jika warga nggak bisa dapat air bersih, maka (di situ) negara harus hadir," ujar Mohammad Islah dari Walhi, di Gedung LBH Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Namun sebaliknya, menurut Islah lagi, jika negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada rakyatnya, seperti dengan melakukan pelarangan, pembubaran paksa dan pembatasan kebebasan berekspresi, itu justru tidak baik.
"Kalau terjadi sebaliknya, itu istilahnya pelanggaran HAM. Kalau ini tidak didudukkan kembali, maka yang terjadi adalah kehancuran demokrasi. Demokrasi adalah (menyangkut) pemenuhan atas hak sipil," ucapnya.
Lebih lanjut, Walhi pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pemenuhan hak asasi terhadap warga negara Indonesia.
"Walhi mengharapkan supaya pemerintahan Jokowi memberikan pemenuhan hak warga," ungkapnya.
